PR DEPOK - Amerika Serikat dilaporkan telah memberikan sanksi kepada militer Eritrea dan partai yang berkuasa di negara itu.
Menurut Amerika Serikat, sanksi itu dijatuhkan karena militer dan partai berkuasa berkontribusi dalam krisis dan konflik dengan menelantarkan lebih dari 2,5 juta orang dan menewaskan ribuan penduduk Ethiopia.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat lalu, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi kepada Pasukan Pertahanan Eritrea dan Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (PFDJ), serta individu dan entitas lainnya.
Baca Juga: Hasil Kualifikasi F1 GP Brasil 2021: Lewis Hamilton Memimpin, Max Verstappen Menguntit
Kehadiran militer Eritrea di Ethiopia merupakan halangan untuk mengakhiri pertempuran yang sedang berlangsung dan meningkatkan akses kemanusiaan.
"Kami mengutuk peran berkelanjutan yang dimainkan oleh aktor Eritrea yang berkontribusi terhadap kekerasan di Ethiopia utara"
"Yang telah merusak stabilitas dan integritas negara dan mengakibatkan bencana kemanusiaan," kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Andrea M Gacki sebagaimana Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Sabtu, 13 November 2021.
Baca Juga: Prabowo Dianugerahi Gelar Kehormatan Brimob, Irjen Anang: Kami Belajar jadi Petarung Sejati
Sanksi itu datang hanya beberapa hari setelah kepala politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rosemary DiCarlo memperingatkan bahwa Ethiopia berisiko menyebabkan perang saudara yang meluas.
Diketahui, konflik pemerintah Ethiopia dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dimulai tahun lalu dan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi memanas ketika keadaan darurat nasional diumumkan bulan ini dan penduduk ibu kota, Addis Ababa, diberitahu untuk siap mengangkat senjata guna mempertahankan wilayah pemukiman.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Mulai 12-17 November 2021
Ribuan orang tewas dan lebih dari dua juta orang meninggalkan rumah mereka sejak November lalu, ketika Perdana Menteri Abiy Ahmed melancarkan serangan militer terhadap TPLF.
TPLF memang diketahui telah lama menjalankan wilayah Tigray dan merupakan pemain utama dalam politik nasional Ethiopia.
Menurut PBB, ratusan ribu orang juga menghadapi kondisi seperti kelaparan dan pertempuran telah menyebar dari Tigray ke wilayah tetangga Afar dan Amhara.
Di sisi lain, Eritrea pada April lalu telah mengakui untuk pertama kalinya bahwa pasukannya mengambil bagian dalam perang di Tigray dan berjanji untuk menarik mereka keluar dalam menghadapi tekanan internasional yang meningkat.
Baca Juga: 5 Cara Meningkatkan Konsentrasi, Mulai dari Melatih Otak hingga Mendengarkan Musik
Selama berbulan-bulan, pemerintah Ethiopia dan Eritrea telah menyangkal keterlibatan Eritrea, bertentangan dengan kesaksian dari penduduk, kelompok hak asasi, pekerja bantuan, diplomat, dan bahkan beberapa pejabat sipil dan militer Ethiopia.
Pada Agustus lalu, AS memberi sanksi kepada Jenderal Filipos Woldeyohannes, kepala staf Angkatan Pertahanan Eritrea, karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh pasukannya di Tigray.
Secara terpisah pada Jumat kemarin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa Ethiopia berisiko meledak dengan konsekuensi bencana bagi kawasan itu, kecuali pemerintah dan pemberontak merundingkan kesepakatan.
Baca Juga: Fahri Hamzah Ungkap Penggunaan Media Sosial Sehat Bisa Jadi Ranah Belajar Masyarakat
Dia juga menegaskan kembali dukungannya untuk mediasi Uni Afrika yang dipimpin oleh mantan Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo, dengan mengatakan AS siap memberikan dukungan penuh.***