Australia dan Jepang Akan Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan dan Keamanan

5 Januari 2022, 17:11 WIB
Bendera Australia-Jepang /Pixabay

PR DEPOK - Australia dan Jepang akan menandatangani perjanjian kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamananan.

Penandatanganan kerjasama tersebut akan dilaksanakan pada Kamis, 6 Januari.

Adapun pertemuan puncak kerjasama bilateral itu akan dilakukan secara virtual.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Dugaan Penipuan Hafiz Fatur, Polisi akan Periksa Irwansyah Hari Jumat

Hal tersebut karena Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida membatalkan perjalanan ke Australia dan Amerika Serikat karena adanya lonjakan kasus Covid-19.

Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari laman Channel News Asia, bahwa Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kedua pemimpin akan menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik.

Adapun rencana pertama yang akan dilakukan adalah menetapkan kerangka kerja bagi kekuatan pertahanan kedua negara untuk bekerja sama.

Baca Juga: Diduga Menyantet Tetangga hingga Tewas, Rumah Pasutri di Sulteng Dibakar Warga

Perjanjian ini akan menjadi pernyataan komitmen kedua negara untuk memenuhi tantangan keamanan strategis.

Perjanjian tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi pada pertahanan Indo-Pasifik yang aman dan stabil.

Australia dan Jepang juga akan membahas peluang untuk memperkuat kemitraan pemerintah dan bisnis di bidang energi bersih, teknologi dan material penting.

Baca Juga: Sinopsis dan Link Nonton ‘Layangan Putus’ Episode 8, Tayang Pekan Ini: Kinan Siap Jebak Aris dan Lidya

Kemudian, kerjasama dilanjutkan dengan pendekatan berbasis teknologi bersama untuk mengurangi emisi karbon.

Selain itu kerja sama bilateral ini mencakup agenda yang diperluas dengan India dan Amerika Serikat.

Kerjasama keamanan akan semakin diperkuat oleh hubungan kerjasama antara AS, Jepang, India dan Australia sehingga dijuluki Quad.

Baca Juga: Pendaftaran Akun Kartu Prakerja 2022 Telah Dibuka, Simak Cara Mendaftarnya Berikut Ini

Kishida mengatakan bahwa dia akan membatalkan kunjungan ke luar negeri sebelum sesi parlemen berikutnya dimulai pada 17 Januari.

Hal tersebut dilakukan agar tetap fokus pada langkah-langkah anti-pandemi.***

 

Editor: Imas Solihah

Sumber: Channel New Asia

Tags

Terkini

Terpopuler