PR DEPOK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Taliban untuk segera membatalkan kebijakan yang membatasi hak asasi manusia dan kebebasan bagi perempuan Afghanistan.
Permintaan Dewan Keamanan PBB diungkapkan dalam sebuah pernyataan yang diadopsi dengan suara bulat di tengah kekhawatiran bahwa Taliban kembali mengekang hak-hak perempuan Afghanistan.
Langkah PBB datang hanya beberapa hari setelah presenter TV wanita di Afghanistan diperintahkan Taliban untuk berpenampilan tertutup seluruhnya, termasuk wajah mereka.
Perintah itu merupakan yang terbaru dalam serangkaian pembatasan Taliban pada masyarakat sipil di Afghanistan, banyak di antaranya difokuskan pada wanita dan anak perempuan, seperti yang dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Bantuan Kartu Sembako Rp200 Ribu Cair! Simak Syarat dan Cara Mencairkan BPNT 2022 di Kantor Pos
Dalam teks yang disusun oleh Norwegia, 15 negara anggota dewan mengatakan mereka sangat prihatin dengan pemberlakuan pembatasan yang membatasi akses ke pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan dalam kehidupan publik oleh Taliban.
Dewan tersebut mengatakan pihaknya meminta Taliban untuk segera membatalkan kebijakan dan praktik yang saat ini membatasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar wanita dan anak perempuan Afghanistan.
Pernyataan PBB juga menuntut Taliban membuka kembali sekolah untuk semua siswa perempuan tanpa penundaan lebih lanjut.
Mereka menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pengumuman bahwa perempuan harus menutupi wajah mereka di depan umum, termasuk di siaran televisi.
Baca Juga: Cara Daftar PKH 2022 secara Online untuk Bisa Dapat BLT Balita hingga Ibu Hamil Rp3 Juta
Taliban telah menjanjikan kebebasan media dan hak-hak perempuan setelah mereka kembali berkuasa, tetapi yang dilakukan malah sebaliknya.
Kini mereka secara bertahap memperluas pembatasan, terutama pada perempuan, dengan sekolah menengah untuk anak perempuan belum dibuka lebih dari delapan bulan sejak pengambilalihan.
Menurut para diplomat, negosiasi teks tersebut yang berlangsung hampir dua minggu, menemui jalan buntu ketika China dan Rusia keberatan dengan fokus pada hak asasi manusia.
Akibatnya, dokumen tersebut juga mencakup paragraf yang mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai situasi yang bergejolak di Afghanistan dalam hal masalah kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial dan keamanan.
Secara khusus, teks tersebut mengutip perdagangan narkoba dan serangan teroris yang menargetkan warga sipil, selain kebutuhan untuk memulihkan sistem keuangan dan perbankan negara.
Selama terakhir kali Taliban berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, mereka memberlakukan pembatasan yang luar biasa pada wanita.
Taliban mengharuskan kaum perempuan untuk mengenakan burqa atau cadar yang menutupi seluruh tubuh dan melarang mereka dari kehidupan publik dan pendidikan.
Setelah merebut kekuasaan lagi pada bulan Agustus, Taliban pada awalnya tampaknya agak memoderasi pembatasan mereka, mengumumkan tidak ada aturan berpakaian untuk wanita.
Baca Juga: Berencana Lakukan Aksi untuk Gulingkan Pemerintah Baru, Pendukung Partai Imran Khan Ditangkap Polisi
Tetapi dalam beberapa pekan terakhir, mereka telah membuat poros garis keras yang tajam yang telah mengkonfirmasi ketakutan terburuk para aktivis hak asasi manusia dan semakin memperumit hubungan Taliban dengan komunitas internasional yang sudah tidak percaya.
Awal bulan ini, Taliban mengeluarkan dekrit yang mewajibkan pemakaian cadar di ruang publik.
Mereka juga melarang perempuan bepergian lebih dari 72km tanpa mahram (wali laki-laki), dan melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam.
Aktivis hak asasi manusia mengatakan pembatasan Taliban yang bertujuan untuk menghilangkan perempuan dari kehidupan publik dan jelas mereka bermaksud untuk menegakkan keputusan terbaru tentang wajah yang harus ditutup.
Baca Juga: Tinggal 4 Hari Lagi, Buruan Daftar DTKS DKI Jakarta Tahap 2 Agar Dapat Bansos 2022
Pada bulan Maret, Taliban juga menarik kembali pengumuman mereka bahwa sekolah menengah akan dibuka untuk anak perempuan.
Alih-alih, Taliban menyebut sekolah untuk anak perempuan akan tetap tutup sampai sebuah rencana dibuat sesuai dengan hukum Islam untuk dibuka kembali.
Dewan Keamanan PBB mengulangi seruan mereka pada Taliban untuk mematuhi komitmen dalam membuka kembali sekolah untuk semua siswa perempuan tanpa penundaan lebih lanjut.***