Ahli PBB Sebut Israel Menghancurkan Sistem Pangan di Gaza: Kampanye Kelaparan

8 Maret 2024, 18:15 WIB
Warga Palestina yang mengungsi menunggu untuk menerima makanan gratis di sebuah kamp tenda di Gaza selatan. /Reuters/Ibraheem Abu Mustafa/

PR DEPOK - Seorang ahli PBB mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel sedang menghancurkan sistem pangan Gaza sebagai bagian dari kampanye kelaparan yang lebih luas dalam perangnya melawan militan Hamas dan mengkritik badan hak asasi manusia PBB karena tidak melakukan lebih banyak lagi.

"Gambaran kelaparan di Gaza tidak tertahankan dan kalian tidak melakukan apa-apa," kata Michael Fakhri, Rapporteur Khusus PBB tentang Hak atas Pangan, dalam pidato di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Para pejabat bantuan telah memperingatkan tentang kelaparan yang mengancam lima bulan setelah dimulainya kampanye melawan kelompok Palestina Islamic, sementara rumah sakit di bagian utara yang terisolasi dari enklaf tersebut mengatakan anak-anak telah mulai meninggal karena kekurangan gizi.

Baca Juga: Resep Rolade Ayam dan Bakso Rambutan Tanpa Tepung Cocok Buat Mpasi

Dikatakan Fakhri kepada dewan bahwa Israel sedang menghancurkan sistem pangan di Gaza.

"Israel telah melancarkan kampanye kelaparan terhadap rakyat Palestina di Gaza," tuturnya, menyebutkan bahwa termasuk dalam hal itu adalah menargetkan nelayan skala kecil.

Pernyataan Fakhri menggambarkan situasi yang sangat serius di Gaza, dengan tuduhan bahwa Israel sengaja merusak sistem pangan dan bahkan menargetkan nelayan skala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran yang mendalam tentang upaya untuk memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Update Info Tiket Kereta KAI Lebaran 2024: Masih Ada Jutaan Kuota, Begini Cara Daftarnya

Konflik di Gaza telah berdampak luas pada kehidupan sehari-hari penduduk, termasuk akses terhadap makanan dan sumber daya penting lainnya. Diperlukan langkah-langkah yang cepat dan efektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Beberapa negara lain telah mengkritik Israel atas kelaparan yang semakin meningkat di enklaf tersebut, termasuk Mesir dan Irak.
Yeela Cytrin, seorang penasihat hukum di misi Israel untuk PBB, menyebut tuduhan terhadapnya sebagai kebohongan terang-terangan.

"Israel menolak dengan tegas tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai alat perang," katanya kepada dewan dan kemudian keluar sebagai bentuk protes.

Israel membantah membatasi bantuan ke Gaza dan telah mulai bekerja dengan kontraktor swasta untuk mengirim bantuan. Mereka mengatakan pertarungan mereka adalah dengan Hamas yang pejuangnya membunuh 1.200 orang dan menyandera 253 orang dalam serangan mereka pada 7 Oktober.

Baca Juga: 7 Laptop Terbaik 2024 untuk Coding dan Pemrograman, Ada Lenovo, Acer, hingga Asus

SEKTOR PERIKANAN TERKENA DAMPAK

Fakhri, seorang profesor hukum Lebanon-Kanada, adalah salah satu dari puluhan ahli hak asasi manusia independen yang diberi mandat oleh PBB untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang tema dan krisis tertentu.

Dalam pidatonya kepada dewan 47 anggota di Jenewa, ia menyatakan bahwa Israel menargetkan nelayan skala kecil dengan cara melarang mereka mengakses laut dan menghancurkan perahu dan pondok-pondok.

Sekitar 80% sektor perikanan Gaza telah hancur sejak 7 Oktober, katanya, menambahkan bahwa setiap perahu telah dihancurkan oleh pasukan Israel di pelabuhan utama Kota Gaza.

Baca Juga: Apakah BPNT Rp400.000 Sudah Cair? Cek Penyaluran Bansos dan Penerima Online di cekbansos.kemensos.go.id

Reuters tidak dapat memverifikasi hal tersebut, meskipun gambar dari 8 Oktober menunjukkan asap membumbung dari sebuah perahu setelah serangan Israel.

Dalam kata penutupnya, Fakhri mengajak negara-negara anggota juga untuk mempertimbangkan sanksi, memutuskan hubungan diplomatik, dan embargo senjata.

"Ini berada di bawah pantauan kalian. Tolong ubah kata-kata kalian menjadi tindakan," ujarnya.

Dewan menetapkan Komisi Penyelidikan PBB yang bersifat terbuka pada tahun 2021 untuk menyelidiki pelanggaran di kedua belah pihak konflik tetapi belum mengeluarkan resolusi baru sejak kekerasan terakhir dimulai.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Reuters

Tags

Terkini

Terpopuler