Network
PR DEPOK – Presiden Amerika Serikat menyatakan dukungan untuk posisi ASEAN yang menghalangi pemimpin militer Myanmar menghadiri pertemuan puncaknya di tengah berlanjutnya kekerasan.
Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta militer Myanmar untuk membebaskan tahanan politik dan menghentikan semua kekerasan.
Joe Biden dan Jokowi merasa prihatin atas gesekan yang terjadi antara sipil dan militer di Myanmar.
Baca Juga: Kemenhub Juga Cabut Aturan Tes PCR untuk Perjalanan Darat, Irwan Fecho: Jangan Lelah Bersuara
Menurut mereka, hal tersebut harus dihentikan, termasuk meminta membebaskan para tahanan politiknya dan memulihkan serta menggulirkan kembali pemerintahan yang demokratis.
Dukungan datang dari Joe Biden untuk ASEAN yang telah memboikot pemerintah Myanmar dalam puncak acara kelompok regional Asia Tenggara secara virtual.
Negara Myanmar sudah chaos sejak Februari silam karena peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan.
Data yang dirilis oleh pemerhati hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, ada 1.229 orang tewas dan 9.500-an orang telah ditangkap.
Baca Juga: Lionel Messi Bereaksi terhadap Komentar yang Dinilai Tidak Pantas dari Presiden Barcelona
Warga sipil pun dilaporkan mengalami pemukulan dan penangkapan.
Sebanyak 131 orang bahkan dikabarkan telah meninggal karena disiksa hingga tewas.
Pergesekan antara militer dengan kelompok pemberontak juga terjadi dan mengakibatkan puluhan ribu orang berpindah ke perbatasan Thailand.
Amerika Serikat menyambut baik misi pribadi mantan Dubes Amerika untuk PBB, Bill Richardson ke Myanmar guna membantu perihal kemanusiaan negara tersebut.
Tujuan perjalanan itu dikemukakan Departemen Luar Negeri untuk meyakinkan para pemimpin Myanmar agar bantuan kemanusiaan dan bantuan Covid-19 bisa berjalan.
"Gubernur Richardson memiliki pengalaman luas dalam menangani masalah kemanusiaan, meskipun ini bukan upaya yang disponsori oleh, atau atas nama, pemerintah Amerika Serikat, kami berharap perjalanannya berkontribusi pada peningkatan akses kemanusiaan,” kata departemen itu sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Aljazeera pada Selasa, 2 November 2021.
Ia pun menambahkan jika kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar tidak dibenarkan serta berharap hal itu segera berhenti atas nama kemanusiaan.
Baca Juga: Cara Mengetahui Kepribadian Melalui Tulisan Tangan, Simak Penjelasannya
“Kami terus menyerukan rezim militer untuk menghentikan kekerasannya, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memastikan keselamatan pekerja kesehatan dan kemanusiaan,” ucapnya.
Mantan utusan PBB dan Gubernur New Mexico mengumumkan pada hari Minggu bahwa ia sedang menuju Myanmar dalam kunjungan yang akan fokus pada dukungan pandemi.
Ia menilai dalam situasi krisis, bantuan kemanusiaan harus dapat dipastikan bisa tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Bertanya Soal Menteri Agama Harus Islam, Ini Jawaban Gus Yaqut
“Di saat-saat krisis dan ketidakstabilan seperti ini, kita harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ucapnya.
Richardson mengatakan jika yayasan “The Richardson Center” memiliki sejarah panjang keterlibatan perbantuan sosial di Myanmar.
"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengetahui misi tersebut," ujar juru bicara Richardson, Madeleine Mahony.
Mahony tidak memberikan pernyataan terkait Richardson akan mengupayakan pembebasan jurnalis asal Amerika Serikat, Danny Fenster ataukah tidak.
Diketahui, Fenster dipenjara sejak 24 Mei sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat. Ia ditangkap saat hendak naik pesawat di Bandara International Yangon.
Fenster didakwa dengan tuduhan hoaks dan hasut-menghasut, karena diduga menyebarkan informasi palsu.
Sementara itu, Richardson terakhir mengunjungi Burma di tahun 2018 untuk memberi nasihat tentang krisis Rohingya.
Baca Juga: Apa Itu Sistem Operasi Android? Berikut Penjelasan Lengkap dan Cara Kerjanya
Dia akhirnya keluar dari asosiasi internasional yang dibentuk untuk mengerjakan temuan dari komisi sebelumnya setelah angkatan bersenjata dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine barat, namun Myanmar telah membantah tuduhan tersebut.***
