Network
PR DEPOK – Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok dan beberapa pemimpin kudeta militer 25 Oktober silam telah berkomunikasi setelah Amerika Serikat dan PBB mendesak kedua pihak untuk berkonsolidasi guna mencari solusi.
Sumber lain mengatakan, Sudan diperbolehkan membentuk dewan perwakilan dengan 14 anggota baru menuju transisi lembaga yang baru.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berbicara dengan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan pada hari Kamis dan mendesaknya untuk memulihkan sistem konstitusional dan memuluskan proses transisi.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken telah berkomunikasi dengan Burhan dan ia menyetujui perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan di Sudan.
"Kedua pihak sepakat tentang perlunya mempertahankan jalur transisi demokrasi, perlunya melengkapi struktur pemerintahan transisi dan mempercepat pembentukan pemerintahan," ujar keterangan dari kantornya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs Reuters.
PPB sudah berusaha untuk mendamaikan krisis politik yang terjadi di Sudan antara kedua belah pihak yang menimbulkan politisi sipil ditahan.
Baca Juga: Tiba di Tanah Air Jokowi Langsung Dikarantina di Istana Bogor, Satgas Covid-19: Sudah Aturan
Hal tersebut membuat Blinken mendesak Burhan dalam telepon untuk segera membebaskan para tokoh politik yang ditahan sejak terjadinya kudeta militer di Sudan.
