Network
PR DEPOK - Perdana menteri wanita pertama Swedia dari Partai Sosial Demokrat, Magdalena Andersson, dilaporkan telah mengundurkan diri.
Andersson mengundurkan diri sebagai perdana menteri wanita pertama di Swedia setelah kurang dari 12 jam menduduki jabatan.
Menurut laporan, pengunduran diri Andersson karena Partai Hijau keluar dari koalisi bipartisan, memicu ketidakpastian politik Swedia.
Baca Juga: Temui Menlu Indonesia Retno Marsudi, Menlu Prancis Tegaskan Prioritasnya di Kawasan Indo-Pasifik
Di lain sisi, Andersson telah mengajukan kepada ketua parlemen bahwa dia berharap diangkat kembali sebagai perdana menteri dengan pemerintahan satu partai.
"Saya siap menjadi perdana menteri dalam pemerintahan satu partai, Partai Sosial Demokrat," ujar Andersson, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Kamis, 25 November 2021.
Sementara itu, Partai Hijau mundur dari koalisi setelah parlemen menolak Rancangan Undang-Undang mengenai anggaran koalisi.
Proposal anggaran pemerintah sendiri diajukan oleh oposisi, termasuk populis sayap kanan Demokrat Swedia. Partai terbesar ketiga di Swedia berakar pada gerakan neo-Nazi.
Juru bicara parlemen, Andreas Nolen mengatakan akan menghubungi delapan pemimpin partai Swedia untuk membicarakan situasi politik saat ini.
"Jika sebuah partai politik memilih untuk meninggalkan pemerintah, pemerintah koalisi harus mengundurkan diri. Terlepas dari kenyataan bahwa situasi parlemen tidak berubah," ujarnya.
Baca Juga: AHY Singgung Moeldoko Soal Demokrat: Jika Pengambilalihan Partai Dilakukan Lagi, Rakyat yang Melawan
Lebih jauh, penunjukan Andersson sebagai perdana menteri telah menandai tonggak sejarah bagi Swedia, yang selama beberapa dekade dipandang sebagai salah satu negara paling progresif di Eropa dalam hal gender.
Andersson telah ditunjuk untuk menggantikan Stefan Lofven sebagai pemimpin partai dan perdana menteri wanita pertama Swedia.
Sebelumnya pada pemilihan umum, 117 politisi memilih setuju untuk Andersson, 174 menolak, sementara 57 abstain dan satu politisi tidak hadir.
Baca Juga: Disdukcapil Tuntaskan Target Perekaman E-KTP di Kalimantan Timur, Ini Langkah yang Akan Dilakukan
Di bawah Konstitusi Swedia, perdana menteri dapat ditunjuk dan memerintah selama mayoritas parlemen, minimal 175 anggota parlemen tidak menyatakan penolakan.***
