Network
PR DEPOK – Politisi dan aktivis hak asasi Amerika Serikat (AS) terkemuka mengkritik pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terhadap penduduk Uighur, pembersihan etnis di Tibet dan penindasan demokrasi di Hong Kong.
Kritik yang diluncurkan politisi serta aktivis AS itu dilakukan pada malam jelang pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Tiongkok.
Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengecam tindakan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur sebagai mengerikan dan jahat, serta menyebut kamp-kamp di Xinjiang sebagai perbudakan.
“Republik Rakyat Tiongkok melakukan kampanye pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk genosida,” kata Pelosi pada sidang panel yang menampilkan kesaksian dari aktivis hak Uighur, Tibet dan Hong Kong.
Baca Juga: BNPT Minta Maaf Soal Data 198 Pesantren Terafiliasi Teroris, Shamsi Ali: Rasanya Memang Melecehkan
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa sejak 2017, Tiongkok telah secara sewenang-wenang menahan atau memenjarakan hingga satu juta orang Uighur.
Tiongkok juga dituduh telah menempatkan banyak orang di kamp-kamp, membuat mereka diawasi dengan ketat dan disterilisasi secara paksa, serta menghancurkan ratusan masjid di Xinjiang.
Tiongkok telah membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida.
“Selama dua minggu ke depan, adalah tugas moral mendesak kami untuk menyoroti banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tuan rumah,” kata Pelosi, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Syarat dan Langkah-Langkah untuk Mendapatkan Vaksin Booster
Saat upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin dimulai, antipati terhadap Tiongkok telah meningkat di antara para pembuat kebijakan AS di tengah semakin banyaknya bukti penindasan pemerintah terhadap minoritas di Xinjiang dan demokrasi di Hong Kong.
Presiden Joe Biden mengatakan pemerintah AS tidak akan mengirim pejabat untuk menghadiri pertandingan tersebut.
Negara-negara lain yang bergabung dengan boikot diplomatik termasuk Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Austria, Estonia, Latvia, Lithuania, Republik Ceko, dan Jepang.
“Meskipun kami sepenuhnya mendukung atlet kami, kami tidak bisa dan tidak akan berdiam diri terhadap hak asasi manusia di Tiongkok hanya untuk mendukung keuntungan mereka,” kata Pelosi.
Pernyataan Pelosi dan kesaksian dari para aktivis juga muncul di Komisi Eksekutif Kongres di Tiongkok, sebuah badan independen AS yang didirikan oleh Kongres ketika AS menormalkan hubungan perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2000.
Jewher Ilham, putri ekonom akademis Uighur Ilham Tohti yang menjalani hukuman seumur hidup karena mengadvokasi otonomi daerah untuk Xinxiang, mengatakan kepada panel bahwa jutaan orang Uighur telah dipenjara di kamp-kamp.
“Kita berbicara tentang jutaan. Ratusan ribu keluarga, mereka tidak tahu apakah keluarga mereka masih hidup. Saya tidak tahu apakah ayah saya masih hidup,” kata Ilham.
Nathan Law, seorang aktivis demokrasi Hong Kong yang melarikan diri dari kota itu pada tahun 2020, mengatakan para aktivis pro-demokrasi yang ditangkap tetap dipenjara tanpa pengadilan dan menghadapi kemungkinan menghabiskan puluhan tahun di penjara.
Baca Juga: Resmi Jadian, Thariq Halilintar Beberkan Sifat Fuji yang Membuatnya Kesengsem: Bikin Aku Kaget
"Mereka mungkin tidak akan bertahan hidup," katanya.
Nyima Lhamo, keponakan mendiang pemimpin Buddha Tibet Tenzin Delek Rinpoche yang meninggal di penjara pada tahun 2015, mengatakan bahwa dia telah diperingatkan untuk tidak terus berbicara tentang kasusnya.
Ia menyebut bahwa Tiongkok memiliki mata-mata di banyak negara, dan dia bisa dibunuh.
“Tumbuh di Tibet, sudah biasa mendengar orang Tibet sekarat di penjara Tiongkok tanpa keadilan,” katanya.
Baca Juga: Tak Hanya Dipanggil, Alvin Lie Minta Pengelola Mall Festival Citylink Dijatuhi Sanksi Ganda
Pelosi mengeluarkan peringatan keras kepada para atlet yang bertanding dalam olahraga tersebut untuk tidak berbicara tentang pelanggaran hak-hakTiongkok.
“Saya akan mengatakan kepada para atlet, 'Anda di sana untuk bersaing. Jangan mengambil risiko menimbulkan kemarahan pemerintah Tiongkok, karena mereka kejam,” katanya.***
