Network
PR DEPOK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, mendesak pemerintah militer Myanmar untuk segera kembali ke demokrasi.
Guterres mengatakan situasi saat ini di Myanmar merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan itu.
Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dengan ribuan orang tewas.
Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sejauh ini telah menyebabkan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri pertumpahan darah.
Baca Juga: Cara Cairkan Dana BSU Tahap 7 di Kantor Pos, Cukup Siapkan HP dan KTP untuk Dapatkan Dana Rp600.000
“Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan,” kata Guterres kepada wartawan, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
“Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan segera mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya. Itulah satu-satunya cara menuju stabilitas dan perdamaian,” lanjutnya.
Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan pemerintah militer mulai berlaku.
“Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan,” katanya.
Baca Juga: BSU 2022 Tahap 8 Siap Cair di Kantor Pos, Begini Cara Cek Lewat Aplikasi PosPay
Militer telah menghadapi oposisi bersenjata yang meluas terhadap kekuasaannya dan telah merespons dengan kekuatan brutal.
Lebih dari 2.400 orang telah tewas dalam dua tahun terakhir, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sementara badan anak-anak PBB memperkirakan bahwa satu juta orang telah mengungsi.
Penduduk dan media menuduh pemerintah militer membakar rumah dan membunuh sedikitnya lima warga sipil dalam serangan di sebuah desa di negara bagian Rakhine barat.
Kelompok itu menyetujui konsensus lima poin dengan pemerintah militer pada April tahun lalu yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar, tetapi sejauh ini diabaikan oleh para jenderal.
Baca Juga: Cara Cek Penerima BLT BBM Tahap 2 Rp300.000 yang Siap Cair dengan Login cekbansos.kemensos.go.id
Para pemimpin ASEAN menugaskan menteri luar negeri mereka untuk membuat rencana konkret untuk mengimplementasikan konsensus.
Mereka juga memberikan restu kepada utusan khusus ASEAN yang bertemu dengan kelompok-kelompok oposisi di Myanmar, sebuah langkah yang mendapat tanggapan keras dari pemerintah militer, yang menganggap kelompok pembangkang sebagai “teroris”.
Kekuatan Barat telah menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer tetapi kekerasan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan serangan udara militer yang mematikan terhadap sasaran sipil, termasuk sekolah dan konser.***
