Network
PR DEPOK – Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengunjungi Afghanistan mengungkap bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan pimpinan Taliban.
Pembicaraan PBB dan Taliban itu untuk membahas pendidikan dan pekerjaan perempuan, hanya beberapa minggu setelah pihak berwenang Afghanistan melarang sebagian besar perempuan bekerja di LSM dan mahasiswi masuk kuliah.
Delegasi PBB yang mengunjungi Afghanistan termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Amina Mohammed, wanita berpangkat tertinggi di PBB, dan Sima Bahous, sekretaris eksekutif UN Women, menurut juru bicara Farhan Haq.
Turut hadir adalah Khaled Khiari, seorang pejabat senior dari Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB.
Baca Juga: Cek Nama Penerima PKH 2023 Bisa Lewat HP, Segera Login Link cekbansos.kemensos.go.id
Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam serangan sistemik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak wanita dan anak perempuan, yang katanya menciptakan apartheid berbasis gender.
Mohammed bertemu Mawlawi Amir Khan Muttaqi, penjabat menteri luar negeri Afghanistan.
“FM Muttaqi menyatakan harapan bahwa delegasi tersebut akan menggambarkan gambaran nyata Afghanistan kepada komunitas internasional,” kata juru bicara kementerian Abdul Qahar Balkhi, yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
“FM Muttaqi menambahkan bahwa perempuan bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dalam jumlah yang signifikan sedangkan mereka yang dulu bekerja di kantor pemerintahan digaji di rumah,” lanjutnya.
Baca Juga: BLT Ibu Hamil Tahap 1 Cair Januari 2023, Berikut Kriteria KPM yang Berhak Mendapat Rp750.000
Mohammed dan pejabat PBB lainnya juga bertemu dengan mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Foto-foto pertemuan itu diposting di halaman Twitter resmi Karzai.
Kunjungan itu terjadi ketika pihak berwenang yang dipimpin Taliban menghadapi kritik yang meningkat karena memperketat pembatasan kebebasan perempuan.
Sejak merebut kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan pembatasan terhadap perempuan, menjauhkan mereka dari pekerjaan pemerintah, melarang dari sekolah menengah dan universitas, dan bahkan melarang untuk mengunjungi taman.
Bulan lalu, pihak berwenang memerintahkan semua kelompok bantuan lokal dan asing untuk berhenti membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut, menyebabkan beberapa organisasi menangguhkan kegiatan mereka.
Baca Juga: PPS Pemilu 2024, Simak Tugas dan Wewenangnya
Setidaknya tiga dari mereka sebagian kembali bekerja setelah menerima jaminan dari otoritas Taliban bahwa perempuan dapat terus bekerja di sektor kesehatan.
PBB telah memutuskan untuk melanjutkan operasinya.
Kepala PBB mengatakan bahwa dia sangat merasakan apa yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
“Keyakinan saya adalah bahwa hanya dunia Muslim yang dapat meyakinkan Taliban bahwa ini perlu diubah,” kata Guterres di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Dia mengatakan bahwa mendekati Taliban dengan perspektif Barat sama sekali tidak berguna saat ini.
Itu sebabnya Amina Mohammed menghubungi Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang mengeluarkan pernyataan yang jelas mengatakan bahwa apa yang terjadi di Afghanistan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Islam.
“Dan dia mengunjungi sejumlah negara Islam dengan tujuan untuk memobilisasi dukungan di dunia Islam untuk menjelaskan kepada Taliban,” kata Guterres.
Sebelum tiba di Afghanistan, delegasi mengadakan pembicaraan di beberapa negara di kawasan Teluk, Asia dan Eropa untuk membahas hak-hak wanita dan anak perempuan serta pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: Ramalan Shio Monyet untuk Januari 2023: Percaya diri Meningkat dan Hubungan Memanas
“Konsensus yang jelas terbukti pada masalah hak wanita dan anak perempuan untuk bekerja dan memiliki akses ke pendidikan,” kata sebuah pernyataan dari PBB, merujuk pada pertemuan menjelang kunjungan Kabul.***
