Network
PR DEPOK - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Serbia akan memindahkan keduataannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Keputusan tersebut menjadikan Serbia negara Eropa pertama yang memindahkan kedutaannya serta mengikuti langkah yang dilakukan Amerika Serikat (AS).
Diketahui, sebagian besar kedutaan besar beberapa negara di Israel berada di Kota Tel Aviv, hal tersebut dikarenakan negara-negara memutuskan tetap netral atas Kota Yerusalem
yang disengketakan hingga statusnya terselesaikan dalam kesepakatan damai Israel-Palestina.
Baca Juga: Viral Video Pesinetron Revi Mariska Sebut Luna Maya Artis 'Bokep', Warganet Dibuah Heboh
Akan tetapi pada Desember 20017 lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengumumkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, Sabtu 5 September 2020, Benjamin Netanyahu mengatakan pemindahan keduataan Serbia akan dilakukan pada Juli 2021
mendatang.
Kepastian pemindahan kedutaan Serbia itu disampaikan PM Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat 4 September 2020.
"Saya berterima kasih kepada teman saya presiden Serbia [...] atas keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di sana," kata Benjamin Netanyahu.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Tol Cipularang di Tengah Pandemi Covid-19, Ridwan Kamil: Mohon Ditunda
"Saya juga ingin berterima kasih kepada teman saya, Presiden Donald Trump yang turut berkontribusi dalam pencapaian ini."
Terkait pemindahan kedutaan besar Serbia ke Yerusalem mendapatkan kecaman dari Sekretaris Jenderal Pembebasan Palestina Dr. Saeb Erekat dengan mengatakan, hal itu menjadikan 'Palestina korban' dari harapan terpilihnya kembali Donald Trump.
"Palestina telah menjadi korban ambisi pemilihan Presiden Donald Trump, di mana timnya akan mengambil tindakan apa pun. Bahkan tidak pedulu seberapa merusak perdamaian [...] untuk kembali terpilihnya sebagai presiden AS," ucap Dr. Saeb Erekat.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Ini seperti perjanjian UEA-Israel (untuk menormalkan hubungan diplomatik), bukan tentang Perdamaian Timur Tengah."
Baca Juga: Laporan ke Puan Maharani Ditolak Penyidik, PPMM: Itu Keputusan Polisi, Kami Hanya Pakai Hak Melapor
Untuk diketahui, Israel menguasai wilayah Yerusalem Timur pada tahun 1967 lalu dan kemudian merampasnya dalam gerakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas
Internasional.
Israel menganggap kota itu sebagai ibu kotanya secara peuh, tetapi Otoritas Palestina (PA) melihat bagian timur Yerusalem, termasuk Kota Tua dengan situs sucinya sebagai ibu kota
negara masa depan mereka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) yang notabene mitra ekonomi utama Israel mengatakan status akhir kota tersebut harus dinegosiasikan antara orang Israel dan Palestina, sebelum negara manapun menempatkan keduataanya di sana.
Benjamin Netanyahu pun mengumumkan bahwa Israel telah menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo, yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008 lalu.
Baca Juga: Bantah Isu Timor Leste Ingin Kembali Bergabung dengan Indonesia, Kominfo: Berita Hoaks
"Kosovo akan menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang membuka kedutaan besar di Yerusalem. Seperti yang saya katakan dalam beberapa hari terakhir, bahwa lingkaran perdamaian dan pengakuan Israel berkembang lebih banyak negara diharapkan untuk bergabung," kata dia.***
