PR DEPOK – Menanggapi kericuhan serta sejumlah masalah keamanan dan kesejahteraan di Papua, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur.
Dalam pernyataannya, Sukamta menilai bahwa gejolak yang muncul di tengah masyarakat Papua terjadi karena ketiadaan progres yang signifikan di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi.
"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," ujar Sukamta pada Kamis, 3 Desember 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ANTARA.
Baca Juga: Yakini Covid-19 Buatan Manusia, Bossman Mardigu: Bagi Gua, Ini Adalah untuk Kontrol Dunia
Ia pun menuturkan, kementerian atau badan khusus Papua perlu dibentuk supaya pemerintah bisa fokus dan memiliki target jelas dan berproses, sehingga masalah di Papua bisa cepat diselesaikan dan tidak melebar lagi.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu, otonomi khusus yang bergerak serta berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif.
"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," katanya melanjutkan.
Baca Juga: Lakukan Kunjungan ke Luar Negeri, Luhut Binsar Pandjaitan Dicopot sebagai Ad Interim Menteri KKP
Terlebih, menurutnya, adanya laporan mengenai pelanggaran HAM, gerakan separatism, kemiskinan, serta pengangguran, harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda. Oleh karena itu, kata Sukamta, pemerintah tidak akan membuat perubahan jika masih menggunakan model pendekatan yang sama untuk masalah di Papua.
"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," katanya.
Tak hanya itu, Sukamta menilai, pemerintah tak akan bisa menyelesaikan permasalahan di Papua jika hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua, serta pendekatan ekonomi.
Baca Juga: Usai Digeruduk Massa Habib Rizieq, Banser hingga Polisi Berjaga di Rumah Orang Tua Mahfud MD
Lebih lanjut, ia menuturkan, pemerintah perlu menggunakan pendekatan sosiologis dialogis agar dapat saling memahami dan mencari solusi bersama.
Sementara itu, terkait deklarasi Papua Barat Merdeka yang belum lama ini diumumkan oleh Benny Wenda, Sukamta mengingatkan agar pemerintah tak menganggap gerakan tersebut sebagai masalah yang enteng.
Deklarasi tersebut, menurutnya, ibarat api kecil, yang jika ada sekam di dalamnya akan menjadi sangat berbahaya.
Baca Juga: Diundang di Reuni 212 Virtual, Fadli Zon: Revolusi Akhlak HRS Relevan dengan Indonesia Saat Ini
"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," ujarnya.***