PR DEPOK – Presiden RI Joko Widodo baru saja melantik enam menteri baru dalam perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu dari keenam menteri yang dipilih langsung oleh Jokowi adalah Tri Rismaharini yang diamanahi tugas sebagai Menteri Sosial.
Risma, yang saat ini juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, menjadi Mensos menggantikan Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bansos dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Baca Juga: Langgar Aturan Prokes Saat PSBB, Ratusan Restoran dan Kafe di Jakarta Selatan Ditutup Sementara
Untuk diketahui, Juliari dan Risma merupakan dua kader yang sama-sama berasal dari PDI Perjuangan.
Fakta ini lantas menjadi sorotan sejumlah pihak, tak terkecuali pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung.
Dalam dialognya bersama Hersubeno Arief dalam segmen Forum News Network, Rocky Gerung menilai bahwa seharusnya ada orang baru yang menempati posisi Menteri Sosial.
Baca Juga: Cara Dapatkan Bansos DTKS Kemensos, Ini Syaratnya
Mengingat, menteri sebelumnya yang terjerat korupsi juga berasal dari PDIP, sehingga Rocky Gerung mengungkapkan kekhawatiran akan adanya hal yang disembunyikan dalam proses penyidikan KPK.
“Seharusnya ada orang baru di situ, supaya dia bisa membantu penyelidikan. Tetapi secara ilmu etis, kalau yang ganti dari wilayah politik yang sama, itu tetap menunjukkan bahwa ada yang masih hendak disembunyikan,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menuturkan, Kementerian Sosial seharusnya mencari orang yang benar-benar paham kebijakan publik dan tidak harus berasal dari Partai tertentu.
Baca Juga: Gara-gara Uang Kembalian Dibelikan Rokok, Pria 30 Tahun di Tambora Tewas Ditusuk Teman Sendiri
"Nggak perlu dari partai, karena ini menyangkut kemaslahatan rakyat yang sangat peka untuk dimainkan atas nama tertentu untuk nampung suara. Nah ini apalagi yang bekasnya adalah koruptor, sekarang diganti dari Partai yang sama,” tuturnya.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan seharusnya bertanggung jawab secara moral dengan tidak mengirimkan kembali calon dari Partainya untuk mengisi posisi Menteri Sosial.
Menurut Rocky, digantinya Menteri Sosial dengan orang dari PDI Perjuangan juga, akan memunculkan asumsi di kalangan publik.
Baca Juga: Soal Pesangon Pekerja, CORE Menilai UU Cipta Kerja Beri Kepastian Lebih Terutama bagi Korban PHK
“Jadi soal-soal semacam itu yang orang anggap dalam keadaan bencana masih cari keuntungan politik juga tuh. Dalam keadaan bencana di Departemen Sosial, keuntungan politik masih diperoleh oleh PDIP,” tutur Rocky Gerung.***