PR DEPOK – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepala desa yang ada di Indonesia berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News pada Kamis 11 Februari 2021, berdasarkan data yang ada, latar pendidikan kepala desa di Indonesia berbeda-beda, di antaranya 0.01 persen Doktoral, 0.5 persen Magister, 15 persen Sarjana, 62 persen SMA, 16 persen SMP, dan 4 persen adalah lulusan SD.
Meski berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, seorang kepala desa menurut Mendagri Tito Karnavian, dipilih langsung oleh rakyat dan harus memiliki pengetahuan yang sama.
Baca Juga: Usut Mafia Tanah di Kasus Ibu Dino Patti Djalal, Mardani Ali Sera: Pakai Terobosan
Kepala desa, kata Mendagri Tito, mesti dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kecakapan untuk mengelola pemerintahan di desanya.
Dia juga menekankan agar pengelolaan pemerintah desa harus dijalankan sesuai konsep manajemen pemerintahan yang profesional.
Karenanya, menurut Mendagri, hal itu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa yang mumpuni yang ditopang latar belakang pendidikan yang baik.
Baca Juga: Belajar dari Pengalaman Negara Lain, Presiden Jokowi Minta Pemda Terapkan Mikro Lockdown
Pengetahuan-pengetahuan dasar tentang pemerintahan dan tata kelola pemerintahan juga harus dikuasai seorang kepala desa.
"Ilmu-ilmu dasar tentang pemerintahan, cara pengelolaan keuangan yang benar, bagaimana mengawasi dan mengevaluasi, memerlukan ilmu tersendiri. Termasuk juga bagaimana bisa menangkap peluang di desanya dan potensi apa yang bisa dikembangkan," ujar Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan desa juga memiliki peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi.
Baca Juga: Dirjen Perhubungan Udara Tanggapi Laporan Awal KNKT Soal Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ 182
Jenderal (purn) Polri itu menegaskan Kemendagri berkomitmen penuh melakukan pembinaan agar tata kelola pemerintahan desa semakin baik.
"Kami sangat support, terutama dalam pembinaan aparatur pemerintah desa. Kita ada semacam urusan, pembinaan pemerintah desa dan perangkatnya, lebih utama dari Kemendagri. Sedangkan untuk mengelola anggarannya, programnya apa kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Mendes," kata Tito Karnavian.***