PR DEPOK – Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menanggapi soal rencana Presiden RI Joko Widodo untuk merevisi beberapa pasal di Undang-Undang (UU) ITE.
Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi dalam hal ini tidak benar-benar berniat untuk beritikad baik soal UU ITE yang kerap dianggap menghalangi kebebasan mengkritik ini.
Disampaikan Rocky Gerung, jika pemerintah tidak benar-benar paham makna dari demokrasi itu sendiri, maka akan menjadi hal yang percuma untuk merevisi undang-undang.
“Karena nanti intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar supaya oposisi tidak ada,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya bersama Hersubeno Arief seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya Rocky Gerung Official pada Selasa, 16 Februari 2021.
Semestinya, lanjut Rocky Gerung, Jokowi berpidato untuk mengakui kesalahannya karena menganggap seolah oposisi adalah sesuatu yang buruk.
Rocky Gerung lantas menyarankan agar presiden merevisi cara berpikirnya terlebih dahulu tentang demokrasi, dan bukan malah merevisi UU ITE.
“Kan itu yang mestinya jadi dasar presiden untuk membujuk kembali masyarakat sipil. Kalau tetap oposisi gak dianggap, undang-undang ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Jadi sekali lagi, yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden sebagai kepala negara, karena beliau salah mengartikan demokrasi,” ujar dia menjelaskan.
Rocky Gerung pun meminta agar presiden berhenti membujuk pihak-pihak oposisi untuk masuk ke istana jika memang benar-benar ingin menciptakan demokrasi di Indonesia.
“Itu soalnya, kan selalu mau mengkooptasi, mau memasukkan orang-orang kritis ke dalam kekuasaan. Nah itu yang mestinya direvisi, jadi UU ITE sekali lagi hanya bungkus saja, dari isi politik yang anti oposisi,” kata Rocky Gerung dengan tegas.
Untuk diketahui, sebelumnya presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi sejumlah pasal-pasal karet yang tercantum di UU ITE.
Menurut Presiden Jokowi, jika penerapan atau pelaksanaan dari UU ITE ini banyak menimbulkan rasa ketidakadilan, maka perlu dilakukan revisi dengan menghapus pasal yang multitafsir.
“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” demikian cuitan di akun Twitter resmi Jokowi pada 16 Februari 2021.
***