PR DEPOK – Pengamat politik, Rocky Gerung, kembali mengomentari siklus korupsi di Indonesia yang menurutnya tidak akan pernah berakhir.
Berbeda dengan siklus banjir, katanya, yang akan segera surut cepat atau lambat, siklus korupsi tidak akan bisa diakhiri kalau tidak ada intervensi kuat dari kekuasaan.
“Sering terlihat kekuasaan justru mengintervensi untuk mencegah KPK bekerja. Jadi tumpukan sampah korupsi itu yang mesti kita singkirkan, bukan sekadar tumpukan sampah di gorong-gorong,” ujar Rocky dalam dialog bersama Hersubeno Arief, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Ia menuturkan, jangan sampai publik hanya fokus terhadap aliran banjir, sementara aliran korupsi dihambat untuk pengusutannya.
Menurutnya, korupsi tak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa.
Tak hanya itu, Rocky Gerung yang juga merupakan seorang filsuf turut menyoroti sidang terkait kasus korupsi bansos, yang mana sidang dilakukan terhadap dua penyuap mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Ia membahas soal keberadaan Madam Bansos yang hingga saat ini belum pernah disebut dalam sidang kasus korupsi yang menjerat eks Mensos Juliari tersebut.
“Kalau madam bansos sudah disebut di pengadilan, itu baru petir politik, dan itu yang lebih berbahaya dari potensi petir yang ada di ujung payungnya Pak Presiden Jokowi kemarin,” tuturnya.
Sementara itu, Rocky Gerung menilai publik saat ini seolah semakin tidak percaya terhadap proses pengadilan hukum dan hanya ingin para koruptor ini secepatnya dihukum.
“Itu sebetulnya satu paket dengan ketidakpercayaan publik terhadap seluruh institusi negara, instansi politik apalagi. Jadi dari istana sampai kejaksaan, bahkan polisi segala macam masuk ke ruang pengadilan, itu sudah ada penolakan publik. Jadi publik seolah gak ingin melihat pengadilan lagi, ingin langsung ada penghukuman, dan itu yang berbahaya,” papar Rocky.
Menurutnya, akan berbahaya jika sampai ada pengadilan jalanan yang menandakan bahwa rezim ini sudah kehabisan kemampuan untuk memberi harapan kepada rakyat.
Ketidakpercayaan terhadap proses pengadilan inilah, lanjutnya, yang kemudian memicu banyak orang yang lantas memberi pengadilan melalui media sosial.
“Apalagi yang kita sebut turun ke jalan sekarang, turun ke dalam Twitter, turun ke dalam medsos, ke YouTube, segala macam. Jadi orang sebenarnya sudah sedang mengadili soal Bansos itu melalui fasilitas medsos, dan itu sah di dalam politik,” katanya menerangkan.***