PR DEPOK - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan pendengung atau buzzer sengaja dibayar untuk mem-bully siapapun yang mengkritik pemerintah.
JK menerangkan awalnya buzzer dihadirkan hanya untuk kepentingan kampaye pemilu yang bertugas menyebarkan hal positif kandidat yang didukungnya.
Setelah masa kampanye selesai, seharusnya tugas buzzer ini juga berakhir.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ada pihak yang menjadikan buzzer sebagai kelompok yang terus dipelihara.
Kemudian, buzzer mendapatkan tugas baru dan sengaja dibayar untuk mem-bully siapa saja yang mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Ungkapan yang disampaikan JK soal buzzer ini kemudian ditanggapi Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.
Said Didu pun membenarkan pengakuan JK, dan ia menyebut buzzer yang bertugas mem-bully pihak manapun yang mengkritik pemerintah mulai terjadi pada tahun 2012.
“Betul. Mulai terjadi 2012,” ujar Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu pada Sabtu, 27 Februari 2021.
Diketahui sebelumnya, JK juga turut menanggapi pernyataan pemerintah yang menginginkan rakyat untuk aktif dalam mengkritik pemerintahan.
Baca Juga: KPK OTT Lagi! Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Digiring ke Gedung KPK untuk Jalani Pemeriksaan
Saat pernyataan itu keluar, JK pun lantas mempertanyakan bagaimana cara masyarakat mengkritik tanpa dipanggil polisi.
Pasalnya, sejumlah masyarakat di Indonesia saat ini mulai takut mengkritik karena kerap diserang oleh buzzer hingga dilaporkan polisi akibat mengkritik pemerintah melalui media sosial.
Namun sayangnya pertanyaan JK disalahartikan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Meski begitu JK menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam pertanyaan yang dia kemukakan itu.
"Apa yang saya kemukakan itu berbentuk pertanyaan, wajar, bahwa bagaimana caranya agar mengkritik tanpa dipanggil polisi. Itu murni pertanyaan, (tetapi) banyak yang menanggapi berbeda-beda, terutama buzzer-buzzer ini 'kan," kata JK seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
JK menjelaskan bahwa pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkritik yang baik tersebut murni hasil dari pemikirannya sendiri.
Menurut JK, pertanyaan juga bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi Pemerintah dan masyarakat.
"Bodoh benar itu orang yang suka menafsirkan yang tidak-tidak suatu ucapan yang sederhana, yaitu bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Dan itu betul-betul keluar dari hati saya untuk memberikan kebaikan bagi pemerintah dan juga kebaikan kepada masyarakat," tuturnya.
Menurut JK, serangan para buzzer tersebut justru berlawanan dengan kehendak Presiden Joko Widodo yang membuka kritik terhadap dirinya oleh masyarakat.
"Justru mereka bertentangan dengan Pak Jokowi 'kan, para buzzer itu bertentangan dengan Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi bilang silakan kritik, (tapi) mereka sendiri mengkritik yang bertanya. Jadi, bagaimana pikirannya?" ujar JK.***