PR DEPOK - Satuan tugas (Satgas) Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga, pada 1 Maret 2021, kembali menemukan aplikasi TikTok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video, diunggah melalui platform tertentu yang berpotensi merugikan pemakainya.
Sebelumnya, pada Jumat, 26 Februari 2021, Satgas juga telah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemkominfo) serta tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.
“Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi OJK.
Baca Juga: Said Didu Sindir Kebijakan Investasi: Janjinya Peningkatan di Sektor Migas, yang Keluar Malah Miras
Tongam mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan dengan cara yang mudah, tetapi justru di balik itu berpotensi merugikan penggunanya.
Selain Tiktok Cash dan Snack Video, satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dari 28 entitas tersebut, ditemukan sejumlah kegiatan usaha tanpa izin berupa 14 kegiatan money game, 6 crypto aset forex dan robot forex tanpa izin, 3 penjualan langsung/direct selling tanpa izin.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Selasa, 2 Maret 2021, Mulai Pukul 10.00 hingga 16.00 WIB
Lalu 1 equity crowdfunding tanpa izin, 1 penyelenggara konten video tanpa izin, 1 sistem pembayaran tanpa izin, dan 2 kegiatan lainnya.
Selain itu, pada Februari 2021 lalu, satgas juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.
Selain menemukan fintech peer to peer lending ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 17 usaha pergadaian swasta ilegal.
Baca Juga: Kabar Gembira, Bupati Bogor Naikan Insentif Ketua RT dan RW jadi Rp6 Juta Setahun
Pegadaian swasta tersebut dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).
Satgas meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal.
Jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai, maka pastikan menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.
Baca Juga: Update Harga Emas Antam Retro, Antam Batik, dan UBS di Pegadaian Selasa, 2 Maret 2021
Masyarakat bisa mencari informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157, WhatsApp 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.***