PR DEPOK - Kemenangan Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu hingga kini masih diperdebatkan publik.
Selain dianggap tidak sah dan ilegal, publik juga masih menunggu keputusan pemerintah terkait diakui atau tidaknya kemenangan Moeldoko tersebut.
Menyoroti hal itu, Peneliti Politik dari UIN Jakarta, Saiful Mujani kemudian menyampaikan kemungkinan apabila pemerintah mengakui kemenangan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.
Melalui akun Twitternya @saiful_mujani, ia menjelaskan pentingnya sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membesarkan partai Demokrat hingga seperti sekarang ini.
Dari fakta tersebut, muncul kemudian pertanyaan dari Saiful Mujani terkait bisa atau tidaknya KSP Moeldoko menggantikan sosok semacam SBY jika mengurus partai Demokrat.
Bahkan dia menilai bahwa Moeldoko akan sama seperti beberapa jenderal lainnya yang gagal membesarkan partai bila terpilih menjadi Ketum Demokrat.
Baca Juga: Cair Pekan Besok! Cek Penerima BST DKI Maret 2021 dengan KK di corona.jakarta.go.id
"Moeldoko bisa gantikan itu? spti mantan jendral2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," kata Saiful Mujani pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Saiful Mujani kemudian memberikan contoh partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang besar karena tokoh Wiranto di baliknya.
Menurutnya, Partai Demokrat bisa saja serupa dengan Hanura yang kini hilang di parlemen lantaran tak lagi dipimpin oleh Wiranto, yang tidak lain adalah pendiri partai tersebut.
"Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu," ucapnya.
Maka dari itu, Saiful Mujani menuturkan bahwa hasil KLB kemarin yang memenangkan Moeldoko menggeser jabatan AHY itu sama halnya dengan membunuh partai Demokrat.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara," ujar Saiful Mujani menambahkan.
Jika hal itu benar-benar terjadi, lanjut dia, maka backsliding democracy di Indonesia akan semakin curam.
Kejadian tersebut tampak begitu ironis menurutnya lantaran terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang Jokowi sendiri terpilih dari hasil demokrasi.
Baca Juga: Jika KLB Disahkan, Natalius Pigai: Moeldoko Berpotensi Singkirkan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam
"backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi," katanya.
Namun hal itu menurut Saiful Mujani bisa dihentikan dengan cara mencegah negara ikut campur dalam urusan internal partai.
"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi," ujar Saiful Mujani.
Saran tersebut ia sampaikan lantaran Presiden memiliki kekuasaan yang cukup untuk memberhentikan situasi itu, tapi itu pun menurutnya kembali pada komitmen presiden terhadap demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 7 Maret 2021, Akhirnya Al Dapat Menemukan Keberadaan Andin
"Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden u demokrasi," ucapnya menutup pernyataan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Moeldoko dinyatakan terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2021-2025 menggantikan kepengurusan AHY.
Akan tetapi hasil KLB itu dianggap tidak sah atau ilegal lantaran terdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh pihak penyelenggara.
Selain itu, KLB tersebut juga tidak mengantongi izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).***