PR DEPOK - Pada April 2021 mendatang, Istana Kepresidenan rencananya akan dibangun di Ibu kota baru, tepatnya di Sepaku, Kalimantan Timur.
Terkait rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir akan meletakkan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan dalam waktu dekat.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi juga mengatakan bahwa saat ini akses jalan sedang dibuat menuju Ibu Kota baru tersebut.
Tak hanya itu, Hadi juga menyebutkan bahwa pembebasan lahan di Ibu Kota baru itu pun telah dilakukan.
Rencana pembangunan Istana Kepresidenan itu pun ditanggapi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshddiqie melalui akun Twitter pribadinya @JimlyAs, pada Senin, 22 Maret 2021.
Menurutnya, jika ingin aman secara hukum, maka sebelum pembangunan terlaksana alangkah lebih baiknya menyelesaikan dulu urusan yang telah dimulai sebelumnya.
Baca Juga: Lakukan Hal Ini untuk Atasi Sertifikat Kartu Prakerja yang Tidak Muncul di Dashboard prakerja.go.id
"Kalo mau aman secara hukum, sblum kgiatan pmbangunan dimulai dg dukungan APBN resmi, RUU IKN yg skrg sdh masuk prolegnas di DPR selesaikan dulu, baru ats dasar UU itu dibuat anggaran resmi di APBNP Agustus 2021 atau stdknya APBN 2022, proyek IKN dmulai," kata Jimly Asshddiqie.
Ia pun mengatakan, semua hal yang dilakukan tergesa-tega biasanya akan berakhir buruk.
"Semua hal yg dilakukan trgesa2, seradak seruduk, asal cepat, biasanya berakhir buruk," ujar Jimly Asshddiqie, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Simak Penyebab Insentif Kartu Prakerja Tak Kunjung Cair, Hubungi Nomor Berikut untuk Mengatasinya
Jimly pun mengatakan penting untuk saling mengingatkan. Ia bahkan peran Sarjana Hukum dalam proyek tersebut.
"Mk pnting utk saling ingatkan, insinyur biasanya selalu mau cepat2, seperti tukang gas, maka diprlukan tukang rem, disitulah pentingnya Sarjana Hukum," kata Jimly Asshiddiqie.***