PR DEPOK - Sosiolog Arief Munandar membandingkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, yang didenda senilai Rp34 juta karena dianggap melanggar protokol kesehatan.
Dalam keterangannya, Arief Munandar menilai ada kekontrasan yang jelas terlihat ketika Jokowi beberapa kali memicu kerumunan, tetapi tidak ada permohonan maaf atau penjelasan yang masuk akal dari pihak istana.
"Jadi Erna Solberg ini dikenai denda oleh kepolisian setempat sebesar Rp34 juta. Ternyata Erna Solberg ini dianggap melanggar protokol kesehatan dalam konteks penanganan Covid-19," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Bang Arief.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 12 April 2021: 43.877 Positif, 41.438 Sembuh, 855 Meninggal Dunia
Ia menuturkan, Erna Solberg didenda lantaran menyelenggarakan acara pesta ulang tahun yang melebihi batas maksimal tamu yang diizinkan untuk berkumpul, yakni 10 orang.
Dalam acara yang digelar Erna Solberg, terdapat 13 orang yang menghadiri pesta, sehingga ia harus dikenai denda oleh kepolisian setempat.
Menurut Arief Munandar, denda yang dikenakan pada Erna Solberg sebagai seorang perdana menteri, sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.
"Gue pas baca, malu gitu ya. Kontras banget dengan kondisi di negara kita. Di negara kita justru para pejabat itu tidak segan-segan mengundang kerumunan, memicu terjadinya keramaian, dan nggak ngerasa bersalah. Bahkan kemudian orang-orang di sekitar pejabat tadi, para stafnya, kantornya, itu justru dengan penuh semangat menciptakan alasan-alasan," katanya lebih lanjut.
Ia lantas menyoroti kunjungan Presiden Jokowi ke daerah-daerah yang baru saja mengalami bencana alam.
Dalam penuturannya, ia kembali membahas soal kunjungan Jokowi ke Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat saat terjadi bencana gempa bumi dan banjir besar.
Arief Munandar mengaku miris dengan kerumunan yang terjadi saat warga menyambut kedatangan orang nomor satu RI itu, terlebih melihat aksi Jokowi yang membagi-bagikan bingkisan.
"Nah di situ gua merasa miris, di satu sisi, ya gua paham secara emosional penting juga kepala negara itu hadir ke daerah bencana untuk memberikan support kepada masyarakat setempat," tutur Arief Munandar.
Menurutnya, kunjungan Jokowi itu memiliki manfaat yang tidak seberapa dibandingkan dengan mudharat yang akan diakibatkan.
Baca Juga: Gerebek Kampung Narkoba di Palembang, Polisi Sempat Dihujani Letusan Petasan
"Ketika tercipta kerumunan, nah ini, manfaatnya nggak seberapa tapi kemudian bahayanya, potensi bahayanya itu luar biasa," ujarnya melanjutkan.
Tak hanya di Kalsel dan Sulbar, lanjutnya, kerumunan juga terjadi saat Jokowi dua kali mengunjungi NTT, yang pertama untuk meresmikan bendungan, dan kunjungan terbarunya untuk melihat kondisi wilayah yang terkena banjir bandang.
"Pak Jokowi kembali menjadi pemicu kerumunan, apalagi ada beberapa kejadian dramatis di dalam kunjungan Pak Jokowi ini," tutur pria yang juga seorang jurnalis itu.
Ia lantas menyoroti tindakan Jokowi yang memberikan jaket kepada seorang pemuda usai mendengar teriakan 'Jokowi lanjut tiga periode'.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak etis lantaran seorang pemimpin seharusnya memberikan pesan yang konsisten.***