PR DEPOK – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia bertambah sebesar 422,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 6.189,39 triliun.
Angka tersebut tumbuh empat persen (yoy) pada Februari 2021, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 2,7 persen.
Peningkatan utang luar negeri Indonesia ini pun kemudian disoroti oleh politisi Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap pada Sabtu, 17 April 2021.
Yan Harahap mengatakan pemerintah semakin ugal-ugalan dalam berutang, namun tidak menyadari akan kemampuan bayarnya yang rendah.
“Utangnya makin ugal-ugalan. Makin kalap. Kemampuan bayar rendah,” kata Yan Yaharahap sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dia menambahkan, dengan gengsi yang tinggi, pembangungan ibu kota baru seolah terlalu dipaksakan demi terlihat memiliki legacy yang mengagumkan.
Bahkan, dilanjutkan Yan Harahap, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan tanpa mempedulikan perekonomian rakyat.
Baca Juga: Hanya Perlu Dua Menit, Anies Baswedan Berhasil Pengaruhi Sekjen PBB untuk Dukung Penuh Usulannya
“Udah gitu gengsinya tinggi. Maksa pengen bangun ibu kota baru biar terlihat mentereng dan terlihat punya legacy. Tak peduli ekonomi masih morat-marit, akibat Covid,” ujar Yan Harahap mengakhiri cuitan.
Sebagai informasi, utang luar negeri pemerintah tumbuh 4,6 persen dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8 persen.
Pertumbuhan itu seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada triwulan I-2021.
Peningkatan utang ini juga untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2021 melalui pendanaan dari dalam dan luar negeri dengan mengutamakan utang tenor menengah-panjang dan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko.
Pemanfaatan utang ini juga untuk mendukung belanja prioritas seperti sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen).
Selanjutnya, sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).
"Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dolar AS," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari Antara.
Sementara itu Erwin mengatakan utang luar negeri swasta tetap didominasi utang jangka panjang dengan pertumbuhan mencapai 3,4 persen, meningkat dibandingkan dengan Januari 2021 sebesar 2,5 persen.
Menurut dia, secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen.***