PR DEPOK - Menyoroti kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengusulkan pemerintah memberikan dua insentif untuk meringankan beban awak angkutan.
Ia menilai dua intensif itu amat membantu meringankan beban akibat dampak larangan mudik lebaran 2021 pada periode 6-17 Mei 2021.
“Konsekuensi dari penetapan larangan mudik lebaran tahun ini, pemerintah harus meringankan beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak pandemi,” ujar Toriq Hidayat di Jakarta, pada Rabu 21 April 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Terlepas Dari Pemiliknya, Burung Macaw Seharga Rp60 Juta Berhasil Ditemukan Sudin Gulkarmat
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kendati larangan mudik diterapkan, awak kendaraan tidak dapat menghindari biaya operasional.
"Organda (Organisasi Angkutan Darat) mengusulkan kepada Kemenhub dan Kemenko Perekonomian pemberian insentif kepada pengusaha angkutan umum. Mereka tidak bisa menghindari biaya operasional yang tetap keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja," ujarnya.
Dengan demikian, menurutnya meski ada kebijakan larangan mudik, pemerintah harus memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai pemberian keringanan cicilan bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.
Lebih lanjut, menurutnya insentif pertama dari pemerintah yang dapat diberikan ialah bantuan langsung kepada para awak kendaraan.
Sedangkan, insentif yang kedua, diberikan kepada pengusaha angkutan umum agar beban usahanya berkurang.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyatakan bahwa perusahaan sektor transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) perlu dibantu untuk dapat memberikan THR kepada pegawai mereka.
"Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP," kata Djoko Setijowarno.
Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema bantuan tepat sasaran dan selayaknya berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda.
Hal itu perlu karena menurutnya, pengemudi bus AKAP sering tidak mendapat gaji bulanan tetapi ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus. Dengan demikian bila mereka tidak mengemudi maka dipastikan tidak mendapat upah.
Padahalnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengingatkan para pengusaha tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya.
Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Ida Fauziyah juga mengingatkan agar pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.***