PR DEPOK - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mengomentari sambutan yang diberikan saat Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Indonesia.
Menurut KontraS, sikap yang diberikan pemerintah Indonesia dalam menyambut Jenderal Min Aung Hlaing semakin membuktikan ketidakberpihakan negara dalam urusan Hak Asasi Manusia atau HAM.
"Lengkap sudah warga hari ini dipertontonkan nihilnya keberpihakan Negara dalam hal ini Presiden @jokowi beserta jajaran termasuk aparat Kepolisian untuk urusan Hak Asasi Manusia," ujar komisi tersebut sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter @KontraS.
Tak hanya itu, komisi yang berfokus pada kasus orang hilang serta tindak kekerasan ini menilai bahwa negara seolah memberi karpet merah kepada penjahat HAM.
Di sisi lain, lanjut KontraS, aspirasi yang disampaikan warga malah dibalas dengan jeratan hukum.
"Penjahat HAM diberi karpet merah. Aspirasi warga malah dibalas dengan jerat hukum khas penguasa!" tutur komisi tersebut menambahkan.
Aspirasi warga yang disebutkan dalam pernyataan KontraS ini merujuk pada insiden penangkapan massa aksi dan dua asisten pengacara publik LBH Jakarta, Andrie Yunus dan Ridwan Herdika.
Kedua asisten pengacara tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Jakarta Selatan ketika memberikan bantuan hukum pendampingan dalam aksi penyampaian pendapatan di muka umum.
Penyampaian pendapat ini digelar oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), Front Muda Revolusioner Komite Pimpinan Jakarta, dengan tujuan solidaritas untuk rakyat sipil Myanmar.
Baca Juga: Pasangan Pengantin Baru Tidak Perlu Takut Buku Nikah Hilang, Mereka Akan Dapat Kartu Nikah Digital
Dalam cuitan berbeda, KontraS melontarkan sindiran kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi terkait sambutan yang diberikan negara kepada Min Aung Hlaing.
Komisi tersebut menilai Jokowi konsisten dalam sikapnya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
"Presiden @jokowi konsisten meneruskan sikap & keberpihakannya terhadap HAM," kata KontraS.
Lebih lanjut, KontraS juga menyinggung soal jenderal yang dinilai penuh catatan hitam tetapi malah dilibatkan di lingkup pemerintahan sejak 2014.
"Setelah mengajak jenderal militer Indonesia yg penuh catatan hitam di lingkup pemerintahan sejak 2014. Di 2021, dirinya juga menyambut Pimpinan Junta Militer penyebab huru-hara di Myanmar. #SaveMyanmar," ujar komisi tersebut.
Untuk diketahui, pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, datang ke Indonesia untuk menghadiri acara ASEAN Leaders' Meeting dengan agenda membahas solusi untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.***