Tindak Lanjuti Soal Dugaan Kebocoran Data 279 WNI, Polri Minta Klarifikasi dari Pejabat BPJS Kesehatan

24 Mei 2021, 19:05 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono./Humas Polri/ /

PR DEPOK - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta keterangan dugaan kebocoran 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI) dari BPJS Kesehatan pada Senin, 24 Mei 2021 pukul 10.30 WIB.

"Hari ini meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan dalam hal ini yang menangani bagian Operasional Teknologi Informasi BPJS Kesehatan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Senin, 24 Mei 2021.

Menurutnya, dari klarifikasi tersebut, Bareskrim Polri perlu mengetahui sistem informasi manajemen kepesertaan dari BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Said Didu Sebut jika Menkeu Minta Hak ASN Dipotong, APBN Sudah Sulit, Prastowo: Lagi-lagi Anda Tidak Akurat

"Polri perlu mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan dari pada BPJS Kesehatan, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana, ini menjadi bagian dari penyidik nanti untuk menindaklanjuti," ucapnya.

Klarifikasi tersebut dilakukan sebagai dasar bagi Bareskrim Polri untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya guna menuntaskan kasus dugaan kebocoran data WNI.

"Mudah-mudahan dari klarifikasi ini Polri banyak mendapatkan informasi yang akan berguna dalam rangka menuntaskan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan," ucap Rusdi.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka pendalaman kasus dugaan kebocoran data 279 juta WNI.

Baca Juga: Terungkap, Siswi Madrasah yang Tewas Ternyata Dibunuh Ayah Kandung karena Hal Ini

BSSN menyambangi Bareskrim Polri guna memberikan pendapat ahli tentang dugaan kebocoran data pribadi 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI).

"Kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS Kesehatan, kami menyampaikan dari kapasitas ahli," kata Kepala Pusat Operasi Keamanan BSSN Brigjen TNI Ferdinand Mahulette pada Senin, 24 Mei 2021.

Ferdinand tidak bersedia mengungkapkan hasil pertemuan BSSN dan Bareskrim Polri secara gamblang. Hal ini lantaran dia merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskannya.

"Sebenarnya kami enggak punya kapasitas untuk ngomong itu," ujarnya.

Baca Juga: Unggah Foto dengan Calon Istri, Ifan Seventeen Ungkap Lokasi Pernikahannya

Namun, Ferdinand mengakui penjelasan hasil penyidikan diserahkan kepada Bareskrim Polri dan Siber Polri. BSSN masih menyelidiki dugaan kebocoran data 279 penduduk.

"Yang bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih penyelidikan. Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apa yang sudah kami temukan, nanti akan sampaikan," tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengaku penyelidikan kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta WNI sedang dilakukannya.

Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 24 Mei 2021: 49.083 Positif, 47.116 Sembuh, 940 Meninggal Dunia

Salah satu langkah ini akan dilakukan dengan pemanggilan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Senin, 24 Mei 2021.

Namun, hingga siang tadi, belum diketahui apakah Dirut BPJS Kesehatan sudah mendatangi Baeskrim Polri.***

Editor: Yunita Amelia Rahma

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler