PR DEPOK – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Rabu, 2 Juni 2021 kemarin, menuturkan bahwa PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukan merupakan broker atau makelar sehubungan dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang nilainya mencapai Rp1.760 triliun.
“Beliau menjelaskan terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi.
Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi,” ungkap Effendi dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021 kemarin.
Effendi melanjutkan bahwa, Menhan bisa menyakinkan bahwa PT TMI hanya akan bertindak seperti konsultan dan bukan menjadi broker atau makelar.
Ia juga tak lupa meminta penjelasan kepada Menhan sehubungan dengan adanya kabar yang mengatakan bahwa orang-orang terdekat Prabowo masuk ke dalam bagian komisaris di PT TMI.
“Tadi kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan.
Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar-pakar,” tutur Effendi.
Effendi kemudian berujar bahwa Menhan mengatakan hanya sebuah kebetulan ada komisari di PT TMI yang merupakan koleganya di Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Prabowo pun juga menambahkan bahwa para kader Gerindra yang menjadi komisaris atau petinggi di PT TMI terpilih dengan alasan latar belakang pensiunan militer dan pakar.
“Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan pakar, jadi tidak ada kaitan,” terang Effendi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya sudah menerangkan mengenai rencana induk pertahanan-keamanan Indonesia pada Rapat Kerja (raker) Komisi I DPR RI yang berjalan pada Rabu, 2 Juni 2021 pagi sampai sore kemarin.
“Kami beri penjelasan, kami fokusnya adalah anggaran 2022. Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan, kami sudah menyusun itu,” ungkap Menhan Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021 kemarin.
Baca Juga: Alvin Faiz Klarifikasi Terkait Tudingan Terpaksa Menikahi Larissa Chou: Luar Biasa Sekali Fitnah Ini
Prabowo menuturkan bahwa rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan bersama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Indonesia disebut Prabowo banyak yang telah termakan usia dan sangat membutuhkan peremajaan atau dalam hal imi diganti.
“Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat,” tutur Prabowo.
Akan tetapi, Prabowo tidak ingin memberikan penjelasan secara gamblang sehubungan dengan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
Dia hanya menginformasikan mengenai rencana pinjaman luar negeri yang akan dimasukkan ke dalam Perpres Alpalhankam yang sedang berada dalam tahap pembahasan dan perencanaan.***