Jelaskan Rencana Induk Pertahanan, Menhan Prabowo Sebut Banyak Alutsista Indonesia yang Sudah Tua

PR DEPOK - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang digelar pada Rabu, 2 Juni 2021 kemarin.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyatakan dirinya telah menjelaskan rencana induk pertahanan-pertahanan Indonesia. 

Dia menuturkan bahwa pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah berfokus pada anggaran tahun 2022. 

Baca Juga: Pertimbangkan Risiko yang Terjadi, Pimpinan KPK Kukuh Tidak Akan Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK

"Kami beri penjelasan, kami fokusnya adalah anggaran 2022. Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencama induk ke depan, kami sudah menyusun itu," kata Menhan Prabowo di Komplek Parlemen, Jakarta. 

Rencana tersebut menurutnya hingga kini masih dibahas bersama, antara Kemenhan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan para pemangku kepentingan. 

Kemudian, Prabowo juga mengungkapkan tak sedikit Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Indonesia yang kini sudah berusia tua dan sangat mendesak untuk diganti.

Baca Juga: Kasus Tes Usap RS UMMI Bogor, Rizieq Shihab Resmi Dituntut Pidana Enam Tahun Penjara Atas Pemberitahuan Bohong

"Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Kamis, 3 Juni 2021. 

Meski demikian, tetapi Prabowo enggan menjelaskan secara gamblang perihal rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024. 

Hal yang dijelaskan oleh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut hanya lah soal rencana pinjaman luar negeri, yang akan diatur dalam Perpres Alpalhankam.

Baca Juga: Tak Ada Kuota Haji 2021 bagi Indonesia, Ini Penjelasan Pimpinan DPR

Diketahui sebelumnya, Komisi I DPR menggelar Raker yang dihadiri Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Rabu, 2 Juni 2021 kemarin. 

Pada rancangan Perpres Alpalhankam yang beredar, dikatakan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS. 

Jumlah tersebut lantas dijelaskan secara lengkap Pasal 3 ayat 2 yakni:

Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Anda Lihat Dapat Mengungkapkan Kelemahan dalam Hubungan

a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebanyak 79.099.625.314 dolar AS. 

b. Untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS. 

c. Untuk dana kontijensi dan pemeliharaan serta perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS. 

Lalu, pada Pasal 3 ayat 3, dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, sudah teralokasikan sebanyak 20.747.882.720 dolar AS dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Baca Juga: Diduga Terima Gratifikasi, Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan ICW ke Bareskrim Polri

Dalam Pasal 3 ayat 4, disebutkan pula selisih dari Renbut dengan jumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.***