PR DEPOK - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) baru-baru ini membantah isu yang menyatakan bahwa dana haji jemaah Indonesia sudah dipakai pemerintah.
Dari isu yang beredar, dana haji digunakan pemerintah untuk membiayai kepentingan pembangunan dan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Moeldoko saat di Mataram lantas menilai isu tersebut sebagai informasi yang menyesatkan.
"Tidak ada seperti itu. isu itu menyesatkan," kata dia sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 8 Juni 2021.
Moeldoko lalu mengungkapkan bahwa setoran dana haji para jemaah kini masih tersimpan aman. Akan tetapi, pemberangkatan haji belum dapat dilakukan.
Sebab menurut Moeldoko, hal itu terjadi lantaran mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi secara global.
"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan haji. Red) bahwa uangnya aman," ucapnya menambahkan.
Kemudian, Moeldoko juga menjelaskan, pemerintah dalam hal ini memprioritaskan keselamatan para jemaah sehingga pemberangkatan tak bisa dipaksakan.
"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Presiden RI Jokowi Terbitkan Perpres Resmi Baru yang Melarang Investasi Miras
Mantan Panglima TNI itu juga berpendapat bahwa kebijakan pemberangkatan haji oleh pemerintah sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Oleh sebab itu, dikatakan Moeldoko, pemerintah Indonesia tak serta merta memutuskan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, apalagi bertujuan untuk menghalangi rakyat menunaikan ibadah haji.
"Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini itu. alau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya.
Baca Juga: Enggan Alami Penuaan Lebih Cepat? Mulai Sekarang Coba Hindari Konsumsi 4 Makanan Ini Berlebihan
Pernyataan Moeldoko itu seolah menguatkan pernyataan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu sebelumnya, yang juga membantah isu tersebut.
Dalam sebuah diskusi secara daring yang berjudul "Dana Haji Aman", Anggito memastikan bahwa dana haji para jamaah haji tidak digunakan oleh pemerintah.
"Justru dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito.
Baca Juga: Sebut TNI dan Polri akan Terjunkan Tim Gabungan, Kapolri: Ini Demi Dukung PPKM Mikro di Daerah
Lalu, Anggito menjelaskan, alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate.
Menurutnya, sebanyak 90 persen dana dialokasikan ke bentuk surat berharga syariah negara dan suku koorporasi, dan tentunya banyak lagi investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate.
Apabila masih bingung dengan hal tersebut, Anggito mempersilakan masyarakat untuk menyaksikan penjelasan di akun YouTube resmi BPKH, yang menjelaskan soal investasi pengelolaan dana haji secara rinci.
Baca Juga: Pakar Hukum Jelaskan Tidak Ada Korelasi TWK Pegawai KPK dengan Dalih Selamatkan Harun Masiku
Bahkan, Anggito meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH, yang tersedia di laman resmi.
"Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati supaya kita bicara fakta dan data," ucapnya mengingatkan.***