PR DEPOK - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menanggapi terkait isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ia sebelumnya menanggapi infografis yang dijelaskan oleh Dirjen Pajak RI terkait sembako yang akan dikenakan pajak.
Febri pun mempertanyakan, apa orang awam paham terkait PPN ini, disebutnya sembako yang mahal siapa yang akan membelinya dan berapa batas harga sembako yang dikenakan PPN.
"Penjelasannya bagus.. Tp kira2 awam paham ga apa itu PPN, sembako yg mahal itu yg beli siapa? Berapa batas harga beras, daging dll yg kena atau tdk?," ujar Febri Diansyah.
Ia juga mempertanyakan berarti mungkin sembako dan pendidikan untuk orang kaya yang akan dikenakan PPN.
"Apakah berarti: sembako & pendidikan untuk orang kaya yg akan dikenalan PPN?," kata Febri Diansyah, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter pribadinya @febridiansyah, pada Sabtu, 12 Juni 2021
Febri melanjutkan, menurutnya ini salah satu pentingnya draf atau rencana penyusunan aturan perlu melibatkan publik.
Ia menuturkan, melibatkan publik dalam penyusunan draf aturan ini agar kebijakan tidak tiba-tiba ada, yang bisa saja ternyata merugikan masyarakat.
"Menurut saya, di sinilah pentingnya draf atau rencana penyusunan aturan perlu melibatkan publik.. Agar kebijakan ga tiba2 ada tp ternyata merugikan masyarakat. Kadang, pemahaman “tidak merugikan masyarakat” menurut pemerintah bs jd berbeda dg masyarakat yg merasakan dampaknya," ujar Febri Diansyah.
Adapun pernyataan Febri Diansyah ditanggapi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Prastowo Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow, pada Minggu, 13 Juni 2021.
Menurutnya, justru hal tersebut yang ingin didiskusikan secara luas dalam rancangan kebijakan. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan skema kebijakan yang diharapkan bisa lebih adil.
Ia mengatakan saatnya memberikan masukan agar tepat sasaran, karena kelak jika benar diterapkan akan dirasakan rakyat dan negara.
"Justru itu yang ingin didiskusikan secara luas dlm rancangan kebijakan ini Uda @febridiansyah . Pemerintah menyiapkan skema kebijakan yg diharapkan lbh adil. Saatnya diberi masukan agar tepat sasaran dan kelak jika diterapkan akan bermanfaat buat negara dan rakyat," kata Prastowo Yustinus.
Pernyataan Prastowo kembali ditanggapi oleh Febri Diansyah. Ia mengatakan bahwa yang ditunggu ialah penjelasan ke publik dengan bahasa yang sederhana sembari membuka ruang untuk masyarakat memberikan masukan.
"Yup.. itu yg ditunggu mas.. penjelasan ke publik dg bahasa sederhana sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan..," ujar Febri Diansyah.
Febri berharap semoga bisa dijelaskan dengan baik dan mudah terkait prinsip dasarnya. Ia menyebut semakin banyak penjelasan ke publik maka akan semakin kecil adanya hoaks yang beredar.
"smg terjelaskan dengan baik dan mudah.. prinsip dasarnya, semakin banyak penjelasan ke publik, semakin kecil ruang hoax bs bermain," kata Febri Diansyah.
Prastowo kembali menanggapi dengan mengungkapkan bahwa selama ini dirinya telah berupaya memberikan beberapa penjelasan sejak isu tersebut menyeruak.
"Terima kasih Uda. Saya pribadi berusaha memberikan bbrp penjelasan sejak isu ini mengemuka. Semoga menjadi ruang diskursus yg baik dan konstruktif. Mohon dukungannya," kata Prastowo Yustinus.
Menurut Febri Diansyah, jika ada draf resmi yang bisa didiskusikan akan lebih bagus. Ia menyebut bahwa dirinya cukup percaya keterbukaan adalah obat syak wasangka.
"jk ada draf resmi yg bisa didiskusikan mgkn akan lebih bagus.. dan lembaga lakukan diseminasi tsb scr serius.. pendapat akademisi, praktisi, dan masy terdampak jg sgt penting dbuka. pro ataupun kontra..saya cukup percaya, keterbukaan adalah obat syak wasangka..," ujar Febri Diansyah.***