PR DEPOK – Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengungkapkan tiga upaya membangun demokrasi dalam konteks mengkritik.
Di samping itu, Trubus juga mengingatkan bahwa masyarakat tetap harus mengedepankan etika kesantunan publik.
Upaya pertama, yakni melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa kritik-kritik itu harus menempatkan pada persoalan aspek-aspek membangun kebersamaan dan toleransi.
Baca Juga: Bak ‘Sudah Jatuh Tertimpa Tangga’, BCL Hadapi Tudingan Buat Citra Buruk Bali karena Positif Covid-19
“Dan juga mendekati empowerment atau memberdayakan masyarakat,” tutur Trubus pada Kamis, 17 Juni 2021 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Akan tetapi, ia pun menyoroti kondisi masyarakat yang minim literasi yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan masyarakat yang memiliki literasi yang baik.
“Nah ini bagaimana disinergikan, jadi memberdayakan mereka supaya saling bersinergi,” ucap dia menambahkan.
Baca Juga: Ulil Kritik Pihak yang Setuju Jalur Sepeda Dibongkar karena 'Program Anies', Said Didu: Nanti...
Upaya kedua, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu, kritik harus ditempatkan dan tidak sampai berisi ujaran kebencian atau hate speech.
“Juga jangan mengarah kepada personal atau menyebut nama seseorang, entah itu Presiden atau siapa, karena itu ujungnya nanti menjadi penghinaan dan pencemaran nama baik,” ujarnya.
Jadi, menurut penilaiannya, sebuah kritik harus menekankan kepada aspek perbaikan-perbaikan.
Kemudian upaya ketiga, dikatakan dia, kritik harus menegakkan solusi atau biasa disebut dengan kritik yang solutif.
“Jadi kritik solutif itu kritik yang memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang ada,” tuturnya menjelaskan.
Ia menilai bahwa kelemahan para pengkritik selama ini, baik dikembangkan oleh para buzzer maupun yang dilakukan oleh sebagian akademisi dan LSM, lebih menempatkan kepada persoalan yang menurutnya tidak solutif.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Salah Arah yang Anggap KPK Alat Perjuangan, Said Didu Beri Respons Begini
“Mengapa? Karena lebih kepentingan-kepentingan saja. Ketika mereka diminta untuk menjelaskan secara rinci atau pun mendeskripsikan persoalan yang disampaikan, kebanyakan mereka itu tidak menguasai dan tidak memiliki data,” tutur dia.***