PR DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat segera dipercepat, terutama pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual kepada para menteri dan gubernur Jawa-Bali.
Ia menyebutkan jika bansos ini dipercepat, tentu masyarakat akan mau tinggal di rumah.
Baca Juga: Segera Login ke cekbansos.kemensos.go.id untuk Cairkan Bansos Rp600 Ribu, Lakukan Cara Berikut
“Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka terkena dampak yang paling besar dari PPKM,” katanya yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ANTARA pada Jumat, 23 Juli 2021.
Selain itu, Luhut juga menekankan bahwa efektivitas dari PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 ini tergantung dari penyaluran bansos bagi masyarakat.
Dia juga mengatakan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif Covid-19 dan sedang menjalani karantina.
“Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita,” kata Luhut.
Diketahui, untuk penyaluran bantuan sosial tunai pemerintah melibatkan PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bantuan beras dari Bulog.
Baik PT Pos Indonesia maupun Bank Himbara menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini sudah dimulai.
Baca Juga: Cara Cairkan Bansos Tunai BST di Kantor Pos Beserta Syarat Dokumen Lengkap
Namun mereka juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini membutuhkan waktu dan perlu dibantu oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, Luhut memohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan hal ini agar tidak terjadi manipulasi data.
“Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan,” katanya.
Selaku koordinator PPKM, Luhut juga meminta agar PT Pos Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan, sehingga agar tidak terjadi klaster penyebaran baru saat masyarakat mengambil bansos tersebut.***