PR DEPOK - Eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut menanggapi kinerja Kepolisian yang berhasil menangkap sindikat internasional pinjaman online (Pinjol) ilegal dan diapresiasi oleh Indonesia Police Monitoring (IPM).
Tanggapannya tersebut kemudian ia lontarkan melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.
"IPM Apresiasi Kinerja Polri Tangkap Jaringan Internasional Pinjam Online Dengan menyita Barang Bukti Yang Sangat Besar," katanya seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Rabu, 17 November 2021.
Baca Juga: Gerhana Bulan Sebagian Bisa Diamati di Sejumlah Daerah Indonesia, Papua Alami Durasi Paling Lama
Ia pun menambahkan bahwa rakyat Indonesia harus dilindungi dari kejahatan semacam pinjaaman online.
"Rakyat harus dilindungi..!! @ListyoSigitP @DivHumas_Polri," katanya di akhir cuitan.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia Police Monitoring (IPM) baru- baru ini mengapresiasi Kepolisian lantaran berhasil menangkap pelaku pinjaman online.
Untuk diketahui, aksi penangkapan Pinjol Ilegal tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri yang menyita barang bukti uang senilai Rp217 miliar.
Baca Juga: Sebut Sempat Ingin Sembunyikan Foto Vanessa-Bibi dari Gala Sky, Faisal: Takutnya ...
Tak hanya menyita barang bukti, polisi juga menangkap 13 tersangka dan tiga di antaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang berperan sebagai pemodal pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inovasi Milik Bersama (IMB).
Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, penyidik menduga adanya tujuh rekening yang menjadi tempat penyimpanan dan memberikan uang ke nasabah.
Atas keberhasilan Polri menangkap Pinjol Ilegal inilah Indonesia Police Monitoring kemudian mengapressianya. Menurut Direktur Eksekutif IPM, Ferdinand, menilai keberhasilan Polri menangkap Pinjol atas perintah Kapolri Jenderal Sigit Prabowo.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Dittipideksus menangkap 13 tersangka jaringan pinjol ilegal yang dinaungi oleh KSP IMB milik warga negara asing asal China.
Para tersangka dijerat pasal berlapis, Pasal 311 KUHP, Pasal-pasal dalam UU ITE, Pasal 45b Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 dan atau Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 dan atau Pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 ayat 4 dan atau Pasal 1 ayat 1 Jo Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Kemudian Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilapis dengan Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Kemudian Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.***