PR DEPOK – Terkait rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama turut memberikan tanggapan pasca Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menyoroti sejumlah hal.
Suryadi Jaya Purnama lantas menanggapi pernyataan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang mempertanyakan rancangan final istana di Ibu Kota Negara baru.
Tanggapan para arsitek bermula dari klaim seniman Nyoman Nuarta yang telah mendapat persetujuan presiden mengenai rancangan final istana di Ibu Kota Negara.
Baca Juga: China Laporkan Kasus Transmisi Lokal Pertama Omicron Jelang Jadi Tuan Rumah Winter Olympic Games
Terkait hal tersebut, Suryadi Jaya Purnama menilai bahwa perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah menyalahi aturan.
Pasalnya, Profesi perancang istana yang seorang perupa, dan bukan arsitek dianggap telah menyalahi UU Nomor 6/2017 Tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah Nomor 15/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2017 yang mengatur bahwa praktik arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya merupakan tanggung jawab dan wewenang dari seorang arsitek.
“Hal ini semakin menguatkan pendapat FPKS bahwa Rencana Induk IKN yang didalamnya juga memuat desain dan konsep arsitektur seharusnya dibahas sejak awal dengan melibatkan para ahli konstruksi, terutama arsitek, ahli teknik bangunan gedung, ahli perencanaan wilayah dan kota, dan lainnya,” ujar Suryadi Jaya Purnama lantas menanggapi pernyataan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang mempertanyakan rancangan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Baca Juga: Pemerintah Buka Pintu Masuk di Tengah Ganasnya Omicron, Gus Umar Menyindir: Terima Kasih Pak Luhut
Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN ini menyebutkan bahwa IAI atau asosiasi arsitek lainnya belum pernah dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan ahli dan akademisi untuk membahas RUU IKN.
Bahkan, belum jelas pembahasan mengenai Rencana Induk IKN yang dalam salah satu draf pasal RUU tersebut dinyatakan diatur dalam Peraturan Presiden.
“Malahan semakin kacau dengan adanya pernyataan Bappenas yang akan menggunakan metaverse agar bentuk awal ibu kota baru dapat dilihat secara interaktif,” ujar anggota DPR asal Dapil NTB itu.
Baca Juga: Gejala Omicron Paling Umum Terlihat pada Pasien Covid-19 yang Divaksinasi Lengkap
Maka dari itu, ia berpendapat bahwa semakin terbukti jika keterlibatan ahli lebih pada pengaturan UU, bukan konsep IKN, dan itu pun belum melibatkan para ahli konstruksi.
Tidak hanya itu, Suryadi Jaya Purnama justru khawatir jika pembangunan Ibu Kota Baru di mata global menjadi salah satu IKN terburuk dari segi tata kota.
“Dengan Rencana Induk IKN yang tak jelas, pada masa depan IKN baru berpotensi ‘berprestasi’ menyusul dua Ibu Kota Baru tersebut sebagai kota dengan perencanaan tata kota paling buruk di dunia”
Baca Juga: Daftar Lengkap Bansos yang Cair di Tahun 2022, Ayo Segera Cek Sekarang!
“Oleh karena itu, kembali FPKS mendorong agar Rencana Induk IKN ini dibahas sejak awal dalam RUU IKN, tidak perlu menunggu sahnya RUU ini untuk diatur dalam Peraturan Presiden,” kata Suryadi Jaya Purnama menambahkan.***