PR DEPOK - Ketentuan pembayaran THR 2023 sudah ditentukan. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan surat edaran kepada Gubernur di seluruh Indonesia terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja atau buruh.
Ketentuan THR 2023 sudah ditentukan di dalam surat edaran, Ketentuan dan besaran THR mengacu pada Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00.III.2023.
Dikutip dari Antaranews.com, Ida Fauziah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pembayaran THR 2023 Tidak boleh dicicil dan perusahaan harus patuh pada ketentuan ini.
Baca Juga: Niat Shalat Sunnah Rawatib 12 Rakaat Serta Keutamaan Menjalankannya
“THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini,”katanya.
Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. THR keagamaan wajib dibayar secara penuh paling lambat 7 hari sebelum hari Raya
2. THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 bulan secara terus menerus
Baca Juga: Striker Timnas U-20 Ungkap Keluhan pada Ganjar Pranowo: Batu Lompatan Kita Dihancurkan Bapak
3. Pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 12 bulan menerima THR sebesar 1 bulan upah
4. Pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 12 bulan menerima THR secara proporsional
Besaran THR yang akan diterima oleh pekerja/ buruh harian lepas sesuai dengan masa kerja lebih dari 12 bulan menerima rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir. Masa kerja yang kurang dari 12 bulan akan menerima upah rata-rata upah tiap bulan.
Sedangkan, untuk pekerja/buruh dengan upah satuan hasil akan mendapatkan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Baca Juga: BRI Liga 1 Bhayangkara FC vs RANS Nusantara: H2H, Prediksi Skor, Link Streaming Kamis, 30 Maret 2023
Sementara, untuk pekerja/buruh perusahaan berorientasi ekspor dengan penyesuaian kerja, akan mendapatkan upah terakhir sebelum dilakukan penyesuaian upah.
Peran gubernur dalam pembayaran upah pada pekerja dan buruh adalah untuk mendorong perusahaan yang ada di provinsi, kabupaten atau kota agar membayar THR sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, gubernur juga akan menghimbau perusahaan agar membayar THR lebih awal dengan begitu akan dibentuk juga Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan 2023.
Terakhir, Gubernur akan mengawasi dalam pelaksanaan pembayaran THR di wilayah masing-masing.***