PR DEPOK - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Indonesia telah merencanakan langkah strategis untuk meningkatkan indeks bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako pada tahun 2024.
Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mewujudkan target pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun mendatang.
Dalam acara Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan peningkatan indeks PKH dan sembako.
Langkah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa indeks bantuan tersebut tidak mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: BPNT Cair Juni 2023 Berapa? Cek Nominal dan Daftar Penerima di cekbansos.kemensos.go.id
"Pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan indeks dari PKH dan sembako,” ucap Febrio pada Rabu, 31 Juni 2033, dikutip dari Antara.
Namun, Febrio menjelaskan bahwa rencana peningkatan ini akan dibahas terlebih dahulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain peningkatan indeks PKH dan sembako, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai strategi lainnya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Strategi-strategi ini disusun karena diperlukan upaya ekstra untuk mencapai tujuan tersebut.
Baca Juga: Baekhyun, Xiumin dan Chen EXO Menuntut SM Entertainment Akhiri Kontrak, Hadapi Pertempuran Hukum
Strategi pertama yang telah disiapkan adalah mengurangi beban rumah tangga miskin dan rentan. Dalam hal ini, pemerintah fokus pada peningkatan indeks PKH dan sembako, optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, serta perbaikan ketepatan sasaran pada Desil 1.
Dalam pemaparannya, Febrio menyebutkan bahwa target Desil 1 mencakup sekitar 27,4 juta jiwa yang menjadi sasaran bantuan.
Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah berencana melakukan penambahan proyek padat karya di setiap kementerian dan lembaga, serta mengoptimalkan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Baca Juga: Warga Mengeluhkan Kenapa Dana KJP Plus Tidak Bisa Cair Semua, Ini Penjelasan Disdik DKI
Adapun strategi terakhir adalah peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar, seperti sanitasi, air minum, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas).
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Febrio, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 2,25 persen, kemudian turun menjadi 2,16 persen pada tahun 2021, dan 2,04 persen pada tahun 2022.
Garis kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp348.990 per kapita per bulan.***