PR DEPOK - Indonesian Corruption Watch (ICW) menanggapi perihal pemangkasan masa hukuman terpidana yang diputuskan Mahkamah Agung (MA) dari Peninjauan Kembali (PK).
Seperti diketahui, sudah kerap terpidana mendapatkan pemangkasan masa hukuman dari MA. Terbaru terpidana korupsi Anas Urbaningrum mendapatkan hal tersebut dari 14 tahun menjadi delapan tahun.
Dengan Anas mendaptakan pemangkasan hukuman, menjadikan politisi Partai Demokrat tersebut menjadi koruptor ke-23 yang masa hukumannya dikurangi pada upaya hukum PK.
Baca Juga: Di Tengah Perebutan Hak Masjid Al-Aqsa, Palestina Umumkan Berita Baik Bersatunya Hamas dan Fatah
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menlai putusan demi putusan MA terkait pemangkasan masa hukuman terpidana telah menjatuhkan serta mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi.
Menurut Kurnia, setidaknya ada dua implikasi serius yang muncul akibat putusan PK tersebut. Pertama, pemberian efek jera akan semakin jauh.
Kemudian kedua, kinerja penegak hukum dalam hal ini KPK, ia menilai akan menjadi sia-sia.
Dengan demikian, pihaknya menuntut agar Ketua MA M Syarifuddin melakukan evaluasi penempatan hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.
Baca Juga: Joe Biden Ucapkan 'Insha Allah' Saat Debat Lawan Donald Trump, Jadi Momentum Bersejarah Pilpres AS
Sementara itu, dikatakan dia, KPK juga harus mengawasi persidangan-persidangan PK di masa mendatang.
"Komisi Yudisial juga diharapkan untuk aktif terlibat melihat potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang menyidangkan PK perkara korupsi," ujarnya.
Lebih lanjut Kurnia menambahkan, tren vonis ICW tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.
Oleh karena itu, disebutkan Kurnia, sejak awal ICW sudah meragukan keberpihakan MA dalam pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Gatot Sebut PKI Bangkit, Putra DN Aidit: Kalau Mau Nyapres Ikut Pilpres 2024, Jangan Jual Isu Itu!
"Jadi, bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi jika lembaga kekuasaan kehakiman saja masih menghukum ringan para koruptor," ucap dia.***