Tindakan Anarkis Marak Terjadi Saat Demo, Mahfud MD Pastikan Pemerintah Akan Proses secara Hukum

9 Oktober 2020, 11:15 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD. //Humas Kemenkopolhukam

PR DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah akan melakukan proses hukum terhadap pelaku anarkis.

Para aktor itu disebut telah menunggangi demonstrasi tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan Tindakan anarkis di sejumlah daerah.

“Pemerintah akan bersikap tegas dan menindaklanjuti aksi-aksi anarkis ini secara hukum karena sudah berbentuk tindakan kriminal,” ucap Mahfud saat konferensi pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Jokowi ke Kalimantan Saat Istana Didemo, Rizal Ramli: Katanya Pemberani, Temui Dong Demonstran

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) ini mengatakan bahwa pemerintah sangat menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi.

Akan tetapi, selama semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain berdemonstrasi dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini dapat ditempuh melalui jalur konstitusional.

“Caranya dengan menyalurkan lewat PP, Perpres, Permen, dan Perkada sebagai delegasi hukum. Selain itu bisa juga diadukan melalui judicial review atau uji materi ke MK,” katanya.

Baca Juga: Dorong Pemerintah Rangkul Buruh, Puan Maharani: DPR Pastikan UU untuk Kebijakan Nasional

Pemerintah juga menyesalkan adanya sejumlah Tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa yang merusak fasilitas umum dan melukai petugas.

“Tindakan tersebut jelas merupakan kriminal, tidak dapat ditoleransi, dan harus dihentikan,” ucap Mahfud.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai terdapat tokoh yang terlibat di balik aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini.

Ia meyakini ada tokoh yang menggerakan dan membiayai aksi buruh dan pekerja tersebut.

Baca Juga: Beberapa Aksi Demonstrasi Berujung Ricuh, Ini kata Masruhan Samsuri

"Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujarnya.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Permenpan RB

Tags

Terkini

Terpopuler