Network
PR DEPOK - Nama Edy Prabowo dalam dua hari ini tengah menjadi topik hangat dibicarakan sejumlah pihak, setelah dirinya diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Edhy Prabowo ditangkap KPK setibanya di Bandara Soekarno Hatta dari kunjungannya ke luar negeri, Rabu 25 November 2020 dini hari.
Kabar terbaru, sosok yang merupakan kader Partai Gerindra ini kini statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster.
Baca Juga: Tersangka Penerima Suap Edhy Prabowo Jalani Isolasi Mandiri Selama 14 Hari di Rutan KPK
Penangkapan Edhy Prabowo tampaknya menimbulkan berbagai macam spekulasi di ranah publik. Tak terkecuali dari Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Spekulasi tersebut diungkapkan Refly Harun melalui satu video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya Refly Harun, Rabu 25 November 2020.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Refly Harun menyinggung terlebih dahulu terkait Gerindra yang menjadi partai terakhir dalam koalisi bersama kubu yang berkuasa.
Diketahui bahwa sebelum Gerindra, telah terdapat 5 partai terlebih dahulu yang memutuskan bergabung dalam koalisi tersebut, di antaranya PDI Perjuangan, PPP, PKB, Golkar, dan NasDem.
Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi PT Asuransi Jasindo, KPK Panggil 4 Saksi untuk Penyidikan
Sebagai penumpang terakhir pada koalisi tersebut, Gerindra mendapatkan 2 tempat di kursi kementerian yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selanjutnya, Refly Harun menyoroti soal mengapa menteri yang berasal dari partai yang dipimpin Prabowo Subianto yang 'disikat'. Menurutnya, alasan korupsi ya tetap korupsi.
Di tambah, ujarnya, pada saat pemilihan anggota KPK pada saat itu, Gerindra dinilai sepertinya memberikan dukungan juga.
"Mungkin banyak kasus korupsi yang disidik KPK, akan tetapi yang harus diambil KPK tentu yang telah memiliki fakta dan data yang dinilai sudah kuat," katanya.
Baca Juga: Diduga karena Masalah Rumah Tangga, Seorang Suami Tikam Istrinya 13 Kali Saat Sedang Salat Tahajud
Berbicara soal tebang pilih, Refly Harun mengatakan kasus yang terjadi sekarang bisa dikatakan seperti tersebut.
"Tapi, korupsi tetap korupsi. Jika KPK sudah berani menangkap, artinya dia punya fakta dan data terhadap orang nomor satu di KPK itu," ujar dia.
Terkait hal tersebut, Refly Harun mengatakan bahwa praktik korupsi sepertinya masih terus merajalela di lingkaran kekuasaan.
Kemudian, Refly Harun mengatakan ini baru di seputaran menteri, belum seputaran kekuasaan lainnya.
Baca Juga: DPRD Jember Sertakan 33 Alat Bukti, MA Mulai Periksa Pemakzulan Bupati Faida
Berkaca dari kasus Edhy Prabowo ini, Refly Harun menyebutkan apabila Presiden Joko Widodo telah gagal terkait persoalan korupsi.
Ia pun bahkan mengutarakan sejumlah analisa terkait kegagalan Joko Widodo dalam persoalan korupsi ini.
"Pertama, Pak Joko Widodo dianggap gagal memilih orang kredibel sebagai menteri, di mana yang seharusnya memiliki track record baik," kata dia.
Adapun alasannya diungkapkan dia, lantaran sebelumnya kasus seperi sekarang ini telah terjadi pada dua menteri Joko Widodo yang ditangkap KPK atas pengembangan kasus.
Baca Juga: Siap-siap, Pemerintah Yogyakarta Segera Cairkan BST Tahap 3 Senilai Rp1,2 Juta ke 1.452 KK
Untuk diketahui, dua menteri yang dimaksud Refly Harun adalah Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Lebih lanjut, ia mengatakan kasus serupa pun bukan hanya dialami oleh Joko Widodo seorang. Presiden sebelumnya yakni SBY, Megawati Soekarnoputri, Habibie, hingga Gus Dur pun dianggap bermasalah dengan pemberantasan korupsi.
Berdasarkan hal tersebut, ia dengan berani mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada presiden yang mempunyai determinatif kaut dalam pemberantasan korupsi.
"Harusnya presiden memastikan track record ini ditelusuri. Kan bisa meminta bantuan KPK dan PPATK, ini kebobolan nih soal Edhy Prabowo," ujarnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Kemendikbud Pastikan Guru Honorer Berusia 59 Tahun dapat Ikut Seleksi PPPK
Berikutnya faktor kedua yang menjadi sorotan dirinya yakni soal menteri Gerindra yang diciduk adalah karena komitmen pemberantasan korupsi yang buruk.
Dewasa ini, dikatakan dia, negara seolah-olah disibukkan dengan isu seperti Front Pembela Islam (FPI), penurunan baliho, hingga karangan bunga yang diterima Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Berkat isu tersebut, justru melupakan isu yang dianggap substansif di lingkar Istana serta kekuasaan.
Kendati demikian, Refly Harun tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang tegas menangkap sosok di kalangan menteri di tengah pandangan sebelah mata dari publik.
Baca Juga: Tanggapi Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, dr. Tirta: Bring Back Bu Susi Pudjiastuti!
Ia pun mengutarakan harapannnya dengan mengatakan, "Mudah-mudahan ini jadi efek jera. Rasanya negeri ini sudah sangat bosan dengan korupsi di mana-mana.".
***
