Network
"Ini sangat brutal. Selain karena penggarongan uang negara yang dilakukan saat pandemi, rakyat kesusahan dan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian serius untuk mengatasi pandemi. Presiden melakukan realokasi anggaran di APBN untuk mengatasi pandemi dan bukan untuk 'disimpeni'."
"Artinya, dari OTT ini ada fenomena ketidakpahaman dua kementerian ini terhadap realokasi anggaran dan kehendak presiden untuk fokus mengatasi pandemi. Realokasi ini diberikan payung hukum, ada akuntabilitas khusus, akuntabilitas konvensional tidak berlaku. Pengadaan barang lebih khusus. Tetapi itu tidak membebaskan orang korup," ujar Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Unair tersebut.
Baca Juga: Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan, Fadli Zon: Berarti Belum Serius Mau Memutus Mata Rantai Covid-19
Menurut Suparto, ditetapkannya dua menteri sebagai tersangka oleh KPK cermin dari penegakan hukum sedang berjalan dan semua pihak harus menaati untuk menyelamatkan uang negara.
Suparto memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja KPK dan menilai institusi pimpinan Firli Bahuri tersebut hadir pada saat yang tepat jelang akhir tahun.
Hal ini di mana semua instansi harus menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) di pertengahan bulan. Namun menganggap uang rasuah tersebut adalah uang akhir tahun.
Baca Juga: Doakan Koruptor Dana Bansos Covid-19 Kena Karma, dr Tirta: Harus Dikum Mati! Rakyat di Belakang KPK
"Untuk korupsi bansos, di mana nurani Kemensos? Komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi dan mengatasi pandemi, maka bawahannya harus paham betul ini," kata Suparto.***
