Network
PR DEPOK - Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan halangan bagi KPK untuk melakukan penegakan hukum yang lebih kuat.
Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo di Surabaya, Minggu 6 Desember 2020.
"Dengan penetapan dua menteri, wali kota, dan bupati menjadi tersangka menunjukkan bahwa revisi UU bukan halangan bagi lembaga antirasuah tersebut melakukan penegakan hukum yang lebih kuat," ucap Suparto.
Baca Juga: Juliari Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Cholil Nafis: Kenapa Tega Korupsi Dana Masyarakat?
Suparto mengatakan sepak terjang KPK beberapa minggu ini seakan memberikan kejutan atau bonus akhir tahun bagi bangsa Indonesia, karena sejak revisi UU KPK masyarakat punya skeptisisme terhadap kinerja KPK secara institusional.
"KPK menunjukkan bahwa revisi kemarin yang secara prosedural berjenjang, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penyadapan harus melalui dewan pengawas itu tidak menjadi halangan secara subtansial," ucap pria berusia 52 tahun itu, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Terjadinya peristiwa OTT dua menteri, wali kota, dan bupati, kata dia, telah membangunkan kembali optimisme publik bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK masih punya titik cerah. KPK menjadi institusi antikorupsi masih sesuai harapan publik.
Baca Juga: Sindir KPK Soal Kasus Dana Formula E, Ferdinand Hutahean: Jangan Cuma Tangkap Korupsi yang Miliaran!
Suparto mengatakan, tindak pidana korupsi yang tidak mengenal musim. Meski di musim pandemi Covid-19, korupsi tetap saja ada. Bahkan yang mengejutkan dugaan tindak korupsi bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
