Network
PR DEPOK - Publik kini sedang dihebohkan dengan kabar penetapan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Kabar penetapan tersangka Juliari tersebut kemudian menuai banyak komentar serta kritik dari berbagai pihak.
Banyak warganet yang merasa kecewa dengan kabar tersebut.
Baca Juga: Hormati Hukum Kasus Mensos, Sekjen PDIP: Partai Melarang Penyalahgunaan Kekuasaan, Termasuk Korupsi
Pasalnya tindakan korupsi itu dilakukan dalam situasi rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Kabar tersebut juga kemudian ditanggapi oleh pihak DPP PDI Perjuangan.
Selaku partai yang menaungi Juliari, DPP PDI Perjuangan mengaku menghormati proses hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret kadernya.
Baca Juga: Heran Atas Kasus Korupsi Mensos Juliari, Henry Subiakto: Dalam Keadaan Bencana, Kok Berani Korupsi
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, pada Minggu 6 Desember 2020.
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Hasto seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara, pada Minggu 6 Desember 2020.
Tak hanya itu, Hasto juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya segala langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilaksanakan oleh KPK.
Baca Juga: Satgas Catat, hingga Hari Ini Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 4.322 Orang dan Positif 6.089 Orang
Terkait beberapa kejadian OTT yang terjadi pada kadernya, ia mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk menjaga selalu integrasi serta tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan tindakan korupsi.
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ucapnya menegaskan.
Hasto menjelaskan, jika sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati selalu memberi arahan pada kadernya yang memiliki jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak korupsi.
Baca Juga: Mensos Juliari Korupsi Dana Bansos Covid-19, Kunto Aji: Kata Korupsi Diganti Maling Aja, Sama Kok
Dia juga mengatakan bahwa tertib hukum merupakan sebuah kewajiban bagi wajah pemerintahan yang bersih.
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi," ujarnya menambahkan.
Pada beberapa kesempatan, Hasto menyampaikan bahwa sikap antikorupsi selalu ditanamkan.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Pemegang Kartu BPJS Kesehatan Dapat Bantuan Tunai 2,4 Juta, Simak Faktanya
"Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi tersebut," kata Hasto.
Selain itu, dari berbagai peristiwa OTT tersebut, PDI Perjuangan mengambil pelajaran yang sangat berharga dan partai juga terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik serta dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada betul-betul menciptakan efek yang jera.
"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," ucap Hasto.***
