Network
Sebab, menurutnya hal itu masuk dalam unsur medepeleger atau korupsi berjamaah.
“Kalau masyarakat sebagai penerima PKH tidak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan wali kota, bisa masuk dalam medepeleger atau turut ikut serta,” ucapnya.
Baca Juga: Massa Atas Nama Aliansi Anak Bangsa Cinta Kedamaian Gelar Demonstrasi Desak Habib Rizieq Dipenjara
Ia juga mengungkapkan bahwa bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan lantaran momennya bertepatan dengan Pilkada Surabaya.
Hari menuturkan bahwa penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non-tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan.
Menurut keterangannya, penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Hukuman Mati pada Kasus Bansos, Rocky Gerung: Perlindungan dari Kekuasaan
“Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut oleh partai tertentu dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari partai itu,” tutur Hari.
Sebagaimana diberitakan, KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bansos Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat, 4 Desember 2020 malam hingga Sabtu, 5 Desember 2020 dini hari.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan perkara ini diduga juga menjerat Juliari karena dirinyalah yang menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.
