Network
Ia menegaskan bahwa warga negara tidak boleh memaksa untuk meminta mundur seorang kepala negara
“Dalam tanda kutip. (tidak boleh) di luar koridor konstitusional. Sebab seorang presiden bisa diganti itu ada tiga. Pertama, melalui election yang diatur dalam Pasal 6a, kemudian diatur juga mengenai pemberhentian presiden yaitu Pasal 7a, 7b, dan 7c ya, lalu yang ketiga yakni pengunduran diri, Pasal 8,” ujarnya.
Baca Juga: Petinggi KAMI Laporkan Listyo Sigit ke Komnas HAM, Refly: Saya Sampai Miris Lihat Perlakuan Aparat
Ia menilai, sepanjang hal itu melalui jalur konstitusional, tidak ada masalah.
“Yang tidak boleh adalah coup d’Etat, yaitu melakukan pengambilalihan kekuasaan. Itu namanya kup (kudeta), sebagaimana yang sering terjadi di Thailand,” kata Refly.
Refly menerangkan, dalam kesempatan di Restoran Pulau Dua, sebenarnya tidak hanya bicara mengenai tuntutan Amien Rais itu, tapi lebih pada tuntutan bagaimana menyelesaikan kasus 6 laskar FPI dan Habib Rizieq.
Baca Juga: Desak Copot Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Muannas ke Fadli Zon: Harusnya Prabowo yang Dicopot
“Jadi ada 3 tuntutan. Satu adalah bagaimana menyelesaikan masalah laskar FPI dengan sejujur-jujurnya, yang kedua adalah membebaskan Habib Rizieq karena dianggap telah dikriminalisasi, dan yang ketiga yaitu membentuk sebuah tim pencari fakta gabungan yang independen,” ucapnya.
Refly mengungkapkan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi berpendapat.
Karena menurutnya, yang penting warga negara boleh berpendapat sepanjang itu di dalam koridor konstitusi.
