Network
“Sebenarnya apa tujuan ormas itu didirikan. Menurut UU No. 17 Tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI,” ucap dia.
Kemudian, Musni melanjutkan bahwa ada Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2 Tahun 2020.
“Perppu itu menyatakan bahwa sebuah ormas tidak boleh melakukan separatisme, menciptakan kekacauan, dan tidak boleh menggunakan isu SARA untuk memecah belah dan seterusnya,” ucapnya.
Ia menilai bahwa berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 dan Perppu No. 2 Tahun 2020 itu, tidak ada celah untuk membubarkan FPI sebagai ormas.
Baca Juga: Refly Harun Dilaporkan ke Polisi, Muannas Alaidid: Alhamdulilah, Akhirnya Ada yang Melaporkan
“Memang FPI tidak sejalan dengan pemerintah, tetapi kalau kita lihat pernyataan dari Habib Rizieq Shihab (HRS) ketika pulang dari pengasingannya di Arab Saudi, dia kan mengajak untuk rekonsiliasi dan berdialog, tapi tidak direspons,” ujar Musni.
Maka dari itu, ia menegaskan bahwa sebenarnya FPI tidak berniat untuk melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan berbangsa dan bernegara.
“Justru yang kita saksikan, dengan alasan melanggar protokol kesehatan (prokes), dikatakan menghasut, dituduh, dan kemudian masuk penjara,” kata Musni menambahkan.
Padahal, menurutnya banyak sekali pelanggaran prokes selama tahapan Pilkada berlangsung, begitu juga ketika demonstrasi UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Gibran Diduga Terlibat Korupsi Bansos Covid-19, Ruhut: ‘Banteng’ Diam karena Hormati Proses Hukum
