Network
PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah resmi melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) tersebut.
Penyataan pelarangan itu disampaikanya melalui konferensi persnya pada Rabu, 30 Desember 2020
Usai Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan sebagai organisasi (ormas) terlarang oleh pemerintah, kini sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam.
Baca Juga: Tertuang di Kepmenkes Terbaru, Warga yang Terima SMS dari Kemenkes Wajib Ikut Vaksinasi Covid-19
Seperti yang diberitakan oleh Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 30 Desember 2020, pendeklarasian tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Front Persatuan Islam.
Pada deklarasi itu, disebutkan bahwa deklarasi Front Persatuan Islam dilakukan guna melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
''Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim, maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," papar Front Persatuan Islam dalam keterangannya.
Baca Juga: Lemkapi Menilai SKB Pembubaran Ormas HRS Sudah Tepat: Kegiatan FPI Cenderung Ganggu Kamtibmas
Pada rilis tersebut tertulis sejumlah tokoh seperti juru bicara FPI Munarman dan Shabri Lubis Ketua Umum FPI yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam.
Selain dua tokoh tersebut, tertulis 17 tokoh lainnya yang menjadi inisiator lahirnya Front Persatuan Islam.
Terkait pendeklarasian tersebut, Fadli Zon melalui akun pribadinya @fadlizon pada 31 Desember 2020 mengucapkan selamat atas lahirnya Front Persatuan Islam tersebut.
Baca Juga: Isu Kriminaliasi Ulama Disebut Menyesatkan, Mahfud MD: Jika Benar Ada, Maka Akan Saya Bebaskan
Dalam cuitannya itu, politisi Partai Gerindra itu seraya mengajak untuk merawat demokrasi dan hak-hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Fadly Zon juga menyatakan bahwa Front Persatuan Islam jangan sampai direbut oleh oligarki dan tirani.
"Selamat atas lahirnya “Front Persatuan Islam”. Mari kita rawat demokrasi n hak-hak warga negara dalam berserikat n berkumpul sesuai konstitusi UUD 1945, jangan sampai direbut oligarki n tirani," tulis Fadly Zon sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon pada 31 Desember 2020.***
