Network
PR DEPOK – Menteri Sosial Tri Rismaharini dikabarkan telah dilaporkan ke polisi atas dugaan menyebarkan kebohongan dalam aksi blusukan yang dilakukannya di beberapa wilayah di Jakarta.
Risma dilaporkan lantaran dituding telah merekayasa pertemuan dengan gelandangan di sekitar jalan Sudirman-Thamrin. Pelapor Mensos, yang Cecep Muhammad Yasin atau biasa dipanggil Gus Yasin, melaporkan Risma ke Polda Metro Jaya.
Dalam keterangannya, pria yang mengaku sebagai Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN) menilai pertemuan Risma dengan salah satu gelandangan yang bernama Nursaman mengandung banyak kebohongan.
Baca Juga: Jokowi Kesal Indonesia Impor Gula hingga Jutaan Ton, Rizal Ramli: Jangan Terlalu Banyak Drama
Ia memaparkan, Risma akan dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun.
Tak hanya itu, katanya, Mensos juga akan dijerat dengan Pasal 28 dan Pasal 45 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).
“Tidak pernah saya menjumpai pengemis di situ (Sudirman-Thamrin),” kata Gus Yasin.
Selain itu, kata Yasin, anaknya yang disebut sering mengurusi gelandangan tidak pernah melihat Risma mengurusi tunawisma selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
Baca Juga: Habib Rizieq Tersangka Lagi, Rocky Gerung: Kesalahan Dia Cuma Gak Mau Disogok Pake Uang dan Jabatan
Oleh karena itu, ia menilai aksi blusukan Risma yang menemui sejumlah gelandangan dan menawarkan tempat tinggal layak kepada gelandangan tersebut hanyalah pencitraan semata.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengaku dirinya tidak pernah setuju aksi lapor melapor dari kubu manapun.
“Ini menurut saya tidak sehat, karena itu berkali-kali saya mengatakan, alangkah baiknya kita biasa menerima perbedaan pendapat. Kalaupun itu dianggap pencitraan, ya kritik saja, sampaikan kritiknya. Yang penting, ketika menyampaikan kritik, jangan pula kita yang diadukan,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya.
Baca Juga: Benarkah Ada Beberapa Penumpang Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang Menggunakan Identitas Orang Lain?
Jika kritik telah disampaikan, katanya, disertai dengan bukti data yang mendukung, penilaian sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat.
“Biarkanlah masyarakat yang menilai siapa yang sesungguhnya lebih benar, lebih bisa diterima, lebih dianggap berintegritas. Yang penting tadi, kondisinya adalah kita tidak perlu melaporkan Risma, tapi pendukungnya Risma juga tidak perlu melaporkan siapapun yang mengkritik Risma. Biar demokrasi kita bisa lebih jalan,” ujar dia.
***
