Network
PR DEPOK - Pemerintah telah menggelar program vaksinasi Covid-19 perdana pada Rabu, 13 Januari 2021.
Orang pertama yang diberikan suntik vaksin Sinovac buatan China ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Banyak masyarakat yang menyaksikan proses vaksinasi yang disiarkan secara online melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden tersebut.
Baca Juga: 11.140 Vaksin Covid-19 Sudah Mendarat di Depok, Jubir Satgas: Besok, 10 Orang akan Divaksinasi
Disamping itu, publik juga dihebohkan dengan kebijakan pemerintah yang dikabarkan akan mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
Bahkan apabila ada yang menolak untuk vaksinasi akan terancam mendapatkan sanksi atau hukuman dari pemerintah.
Menanggapi kabar tersebut, politisi partai Demokrat, Rachland Nashidik memberikan pendapatnya melalui akun Twitternya @RachlandNashidik.
Dalam cuitannya, Racland membandingkan Indonesia dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis hingga Filipina yang tak mewajibkan rakyatnya untuk melakukan vaksin.
Baca Juga: Langkah Vaksinasi Indonesia Dinilai Salah, Vaksinolog Universitas Melbourne: Harusnya Lansia Dulu
"Amerika, Inggris, Perancis -- bahkan Filipina, tak wajibkan rakyat divaksin," kata Rachland seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 13 Januari 2021.
Alih-alih mewajibkan rakyat mereka untuk divaksin, lanjutnya, pemimpin negara-negara tersebut justru bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya.
Berbeda dengan Indonesia, menurutnya Indonesia malah mewajibkan rakyatnya untuk vaksinasi bahkan yang ragu terancam hukum pidana.
Hal itulah yang membuat Rachland menganggap bahwa Presiden Jokowi begitu tegas.
Baca Juga: Sebut Mardani ‘Jilat’ Habib Rizieq-FPI, Guntur Romli: Padahal Tersangka, Masih Saja Ambil Untung!
"Tapi para pemimpinnya bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya tentang arti penting vaksin. Di Indonesia? Rakyat wajib vaksin. Mereka yang ragu diancam hukuman pidana. Jokowi tegas!," ucapnya menambahkan.
Amerika, Inggris, Perancis -- bahkan Filipina, tak wajibkan rakyat divaksin. Tapi para pemimpinnya bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya tentang arti penting vaksin. Di Indonesia? Rakyat wajib vaksin. Mereka yang ragu diancam hukuman pidana. Jokowi tegas!https://t.co/PT7n5W6kG1— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) January 13, 2021
Selain itu, Racland juga menjelaskan sistem kebijakan pemerintah Perancis terkait vaksinasi Covid-10.
Menurutnya, pemerintah Perancis punya akal agar rakyatnya mau melakukan vaksinasi Covid-19 yaitu salah satunya dengan melarang yang belum melakukan vaksin menggunakan kendaraan umum.
Baca Juga: Raffi Ahmad Divaksin Wakili Generasi Muda, Ernest Prakasa: Dia Sangat Berpengaruh Ke Masyarakat Luas
"Perancis punya akal agar rakyatnya mau divaksin. Tak ada paksaan, apalagi ancaman penjara. Cuma, bila Anda belum divaksin dilarang naik kendaraan umum. Pemimpin demokratis percayai deliberasi, akal budi, tak cepat-cepat gunakan polisi, jaksa dan penjara," ujar Rachland dalam cuitan yang berbeda.
Perancis punya akal agar rakyatnya mau divaksin. Tak ada paksaan, apalagi ancaman penjara. Cuma, bila Anda belum divaksin dilarang naik kendaraan umum. Pemimpin demokratis percayai deliberasi, akal budi, tak cepat-cepat gunakan polisi, jaksa dan penjara.https://t.co/Bm69Ij1gDm— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) January 13, 2021
Lebih lanjut, ia juga mengutip pernyataan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson yang tidak akan memaksakan vaksin pada rakyatnya.
"Vaksinasi tidak akan dipaksakan. Memaksa rakyat bukan cara kita dalam melakukan sesuatu di negeri ini". Begitulah terjemahan bebas dari pernyataan Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris," katanya menambahkan.
"Vaksinasi tidak akan dipaksakan. Memaksa rakyat bukan cara kita dalam melakukan sesuatu di negeri ini". Begitulah terjemahan bebas dari pernyataan Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris. https://t.co/T62Pt8D4tz— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) January 13, 2021
Baca Juga: Temukan Jejak Digital HH Jelekkan Jokowi, Muannas Tagih Rp1 Miliar: Jangan Sampai Dibilang Munafik!
Kemudian ia juga mengungkapkan sistem kebijakan Filipina yang tak mewajibkan rakyatnya melakukan vaksin dan memilih melakukan kampanye tentang pentingnya vaksinasi.
"Filipina tak mewajibkan vaksin. Pemerintah melakukan kampanye arti penting vaksin, sambil menekankan kehati-hatian pada kemungkinan akibat samping," ujar Rachland.
Lebih lanjut, menurut Rachland, tindakan itu diambil padahal oleh pemimpin yang berdarah dingin.
"Padahal Presidennya berdarah dingin, tak punya reputasi "memindahkan pedagang kaki lima dengan cara dialog," katanya.
Filipina tak mewajibkan vaksin. Pemerintah melakukan kampanye arti penting vaksin, sambil menekankan kehati-hatian pada kemungkinan akibat samping. Padahal Presidennya berdarah dingin, tak punya reputasi "memindahkan pedagang kaki lima dengan cara dialog".https://t.co/SI3Fl6ZuoI— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) January 13, 2021
Baca Juga: Ingatkan Orang-orang yang Enggan di Tes Covid-19, Agnes Mo: Tolong Tanggung Jawab, Bukan Nolak!
Lalu, ia kembali membahas kebijakan pemerintah Indonesia yang malah mewajibkan rakyatnya melakukan vaksinasi dan seolah menyindir Presiden Jokowi.
"Ini Indonesia. Ini Jokowi. Negeri dengan kebudayaan tersendiri. Presiden pemberani yang tak tertandingi," ucap Rachland menambahkan.
Ini Indonesia. Ini Jokowi. Negeri dengan kebudayaan tersendiri. Presiden pemberani yang tak tertandingi.https://t.co/orog3e2k2N— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) January 13, 2021
***
