Network
PR DEPOK – Belum lama ini, akun Twitter dengan nama pengguna @cybsquad_ membagikan video yang membuat heboh lantaran memperlihatkan Presiden RI Joko Widodo membagi-bagikan bingkisan kepada warga.
Dalam video yang berdurasi 15 detik itu, terlihat Jokowi keluar masuk mobil untuk mengambil bingkisan yang hendak dibagikan kepada warga.
Yang membuat video ini menjadi viral adalah banyaknya warganet yang mengkritik kerumunan yang dibuat oleh Jokowi saat membagikan bingkisan tersebut.
Baca Juga: Viral Video Diduga Jokowi Dikerumuni Warga, Mardani: Kasih Contoh Pak, Jangan Kerumunan
Sementara itu, tak sedikit pula yang membandingkan kerumunan presiden Jokowi ini dengan kerumunan yang menjerat eks Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
Berbagai pro dan kontra bermunculan dari publik yang menanggapi video tersebut.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Refly Harun, juga turut mengomentari video kerumunan Jokowi saat membagikan bingkisan tersebut.
Baca Juga: Kapal Cantrang Diperbolehkan Lagi, Susi: Pak Jokowi, Sumber Daya Ikan Kita Dibawa ke Mana?
Menurutnya, sebagian publik yang mendukung presiden dengan mempersepsikan Jokowi sebagai presiden untuk kelompok tertentu, justru yang membuat citra presiden rusak.
“Karena para pendukung presiden selalu mempersepsikan seolah-olah bahwa presiden itu adalah presiden kelompok, ya kalau saya bilang cebong dan kampret misalnya, maka presiden itu dianggap sebagai presidennya cebong. Lalu ada istilah baru, kadrun misalnya, yang seolah-olah yang dikatakan kadrun itu bukan rakyatnya, bukan warga negaranya Jokowi,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
Disampaikan olehnya, ia sama sekali tidak masalah jika perdebatan terjadi di antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya.
Baca Juga: Pencarian Korban Sriwijaya Air SJ-182 Dihentikan, Buya Yahya Sampaikan Pandangan Berikut
Namun, katanya, presiden harus bisa menjadi presiden untuk semua warga negaranya, dan bukan hanya untuk kelompok tertentu.
“Kecuali gaya presidennya ugal-ugalan seperti Donald Trump, tidak menampilkan sebagai Presiden Amerika keseluruhan, tetapi presiden kelompoknya. Sehingga, dia berusaha bagaimana didukung kelompok-kelompok yang sepemikiran dengannya, tidak menghargai Amerika secara keseluruhan,” jelasnya.
Menurut Refly Harun, terbaginya masyarakat Indonesia menjadi kelompok yang pro dan kontra kepada presiden disebabkan oleh presidential threshold.
Baca Juga: Kemenag Alihfungsikan Asrama Haji di Seluruh Provinsi Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19
“Perspektif itu yang menurut saya karena peninggalan dari presidential threshold yang membagi pengelompokan masyarakat ini. dan masih terasa sekarang, siapapun yang kritis dengan pemerintahan Jokowi, katakanlah channel ini misalnya, pasti ada saja orang yang menghantam,” papar pakar hukum tersebut.
Tak jarang bahkan, katanya, ada pihak yang bersikap kritis yang justru dipenjarakan atau dipidanakan karena kritik yang disampaikannya.
“Itu sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita, jadi marilah kita berdemokrasi secara gentle, menerima segala perbedaan pendapat dan tidak menggunakan kekuatan koersif untuk misalnya membungkam, mempidanakan dan sebagainya,” tuturnya.***
