Data Pemerintah Pusat Soal Naiknya Kasus Covid-19 Disebut Kasus Lama, Ridwan Kamil Klaim Jabar Alami Penurunan

HM
- 3 Februari 2021, 13:45 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa 2 Februari 2021.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa 2 Februari 2021. /Humas Jabar

PR DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menilai kenaikan kasus Covid-19 di Jawa Barat (Jabar) yang dirilis pemerintah pusat bertolak belakang dengan data lab.

Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil menyebut bahwa kasus Covid-19 di Jawa Barat mengalami penurunan.

Adapun data lonjakan kasus Covid-19 di provinsi yang dipimpin Kang Emil disebutnya sebagai kasus lama.

Baca Juga: Hoaks atau Fakta: KPK Dikabarkan Sengaja Hilangkan Surat Laporan Tipikor Anies Baswedan, Simak Faktanya

"Kasus harian yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun, artinya apa? Artinya, kasus yang disebut meningkat oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Barat itu banyak sekali kasus lama," kata Kang Emil sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

“Dilaporkan kasus Covid-19 harian di Jabar naik tapi rumah sakit menurun, kan gak nyambung. Minggu lalu 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya kasus lama ya yang kasus barunya 1.200, nah ini mohon jangan menilai PPKM hanya dari kasus aktif, itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat," kata Kang Emil melanjutkan. 

Klaim Kang Emil soal penurunan kasus Covid-19 di Jawa Barat ditunjukkan berdasarkan data tingkat keterisian ruang isolasi di rumah sakit. 

Baca Juga: Akses eform.bri.co.id untuk Cek Bansos Penerima BPUM UMKM Rp2,4 Juta

Menurutnya, tingkat keterisian sudah menurun di angka 69 persen setelah sebelumnya berada di angka 80 persen.

Kang Emil juga mengklaim kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat indikator penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat juga ikut membaik.

"Kami memutuskan bahwa PPKM ini kalau datanya bagus, tapi kalau hanya dikejar kasus aktif nggak akurat kan. Saya minta media kalau boleh saya kasih data lab harian. Itu coba viralkan bahwa PPKM bagus menurut data kami mah," ujarnya.

Baca Juga: Singgung Keanggotan Moeldoko di Demokrat, Christ Wamea: Habis Maling Bansos, Mau Maling Partai

Kang Emil menuturkan keberhasilan kebijakan PPKM bisa dilihat dari indeks mobilitas dan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan yang mengalami peningkatan signifikan.  

Berdasarkan data yang disampaikan Kang Emil, pada Januari kepatuhan warga secara kumulatif memakai masker ada di angka 50 persen, sekarang sudah 83 persen kemudian tingkat kepatuhan jaga jarak awal Januari tersurvei 47 atau 48 persen, sekarang sudah 81 persen.

Petugas di lapangan total sudah menegur 9,7 juta warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat publik selama PPKM. 

Baca Juga: Respons Pernyataan AHY Soal Kudeta Demokrat, Dedek Prayudi: Hati-hati, Statement Anda Keras-Konfrontatif!

"Dan yang paling disiplin masker sekarang ini adalah Kota Cimahi, dan paling tidak disiplin adalah Kabupaten Bekasi. Yang jaga jarak juaranya adalah kabupaten Bandung juga di atas 90 persen, yang paling tidak bisa jaga jarak juga Kabupaten Bekasi," kata Kang Emil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pihaknya menyatakan bahwa sejauh ini tidak pernah berpikir untuk membuat kebijakan karantina yang sifatnya seperti lockdown.

Terlebih pihaknya juga kembali menyoroti input data harian aktif yang menjadi acuan, yang dikatakannya tidak akurat.

Baca Juga: Link eform.bri.co.id/bpum untuk Cek Penerima BLT BPUM UMKM Rp2,4 Juta

"Ya kalau PPKM membaik kenapa harus ngambil situasi terburuk gitu ya, makanya supaya omongan saya ini jelas, nanti saya share data yang diumumkan ketemu dengan data lab. Dan pemerintah janji keterlambatan data ini mestinya tidak terjadi lagi," kata Kang Emil.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x