Network
PR DEPOK - Pengamat politik sekaligus filsuf, Rocky Gerung, menyoroti sikap istana yang hingga saat ini belum memberikan komentar terhadap isu pengambilalihan Partai Demokrat yang digulirkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa belum adanya klarifikasi atau keterangan resmi dari pihak istana ini menunjukkan bentuk kehati-hatian dalam menanggapi isu kudeta ini.
“Karena ini bisa menyangkut banyak pihak sebetulnya, dan ini sama seperti (film) All The President’s Men waktu skandal watergate, itu kan satu orang bicara terus ternyata itu satu komplotan besar yang skandal ketika Partai Republik, President Nixon itu memata-matai lawan politiknya di Demokrat. Nah ini juga sama, kebetulan Demokrat juga yang diintai oleh Richard Nixon pada waktu dia presiden, dan dia terbukti melakukan kecurangan, dan lengser,” ujar Rocky Gerung membandingkan isu kudeta dengan film yang diproduksi pada tahun 1796 itu.
Baca Juga: Cara Mencairkan BLT BPUM UMKM Rp2,4 Juta, Cek Nama Penerima di Link eform.bri.co.id/bpum
Menurutnya, skandal dalam skala apapun harus dibuka demi menciptakan demokrasi yang benar-benar bermutu.
Oleh karena itu, katanya, publik sebetulnya tidak lagi menunggu apa yang akan diucapkan oleh Partai Demokrat, melainkan menunggu Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi terkait kudeta AHY ini.
“Kerumitan politik kita kadang kala seolah-olah presiden tidak tahu. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Moeldoko bereaksi begitu cepat, (dengan mengatakan) ‘jangan libatkan presiden’, artinya (justru) sebaliknya, psikologinya tahu bahwa presiden tahu keadaan ini, sehingga publik menuntut ‘apa artinya jangan libatkan presiden?’,” paparnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Terkait dengan belum adanya jawaban dari Jokowi soal surat yang dikirimkan oleh AHY terkait isu pengambilalihan Partai Demokrat oleh pejabat di lingkaran presiden, Rocky Gerung menilai hal tersebut lantaran istana masih bingung dalam menentukan sikap.
Ada kemungkinan, katanya, terjadi kerumitan untuk memutuskan apakah presiden harus mengklarifikasi surat AHY secara langsung, atau cukup diwakilkan oleh juru bicara atau pihak lainnya.
Namun, lanjut Rocky, jika presiden hanya mengirimkan juru bicara, publik nantinya akan menganggap bahwa presiden bersikap zigzag.
“Karena itu pertanyaan terhadap presiden, kan etis sekali kalau partai politik bertanya pada presiden, karena sistem kita memang mendasarkan politik terbagi di dalam partai politik,” tutur pengamat politik tersebut.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyarankan agar AHY tidak dianggap sebagai orang baru dalam politik, melainkan sebagai ketua resmi Partai Demokrat yang bertanya kepada presiden.
“Dan dia punya faksi di DPR, masa mesti disuruh fraksinya yang bertanya kepada presiden, itu nanti ada komplikasi konstitusional lagi. Jadi ini keterangan yang harus dijawab oleh presiden. Itu juga yang ditunggu oleh pers,” tutur Rocky Gerung.***
